Berita

Ilustrasi (Foto: Artificial Intelligence/ChatGPT)

Dunia

Thailand Tolak Masuk Wartawan Gedung Putih Gadungan

SENIN, 18 AGUSTUS 2025 | 08:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Thailand membatalkan undangan untuk seorang warga negara Amerika Serikat (AS) bernama Michael B. Alfaro, setelah memastikan bahwa ia bukan jurnalis Gedung Putih yang resmi terakreditasi.

Awalnya, pemerintah Thailand berencana mengundang Alfaro untuk melihat langsung kerusakan akibat serangan artileri Kamboja di wilayah Surin, termasuk rumah sakit, sekolah, dan area permukiman. Program itu juga mencakup kunjungan ke operasi pembersihan ranjau oleh Pusat Aksi Ranjau Thailand (TMAC).

Namun, juru bicara pemerintah Jirayu Houngsub mengatakan Alfaro ternyata hanya mengaku-ngaku sebagai koresponden Gedung Putih dan bahkan sempat menuduh tentara Thailand memblokir penyeberangan di perbatasan Kamboja–Thailand melalui siaran langsungnya. Ia juga menggunakan bahasa kasar terhadap Thailand.


“Setelah dipastikan dia bukan wartawan Gedung Putih dan sudah memfitnah nama Presiden AS, kasus ini ditutup. Dia tidak diperkenankan menginjakkan kaki di Thailand,” kata Jirayu, dikutip dari Bangkok Post, Senin 18 Agustus 2025.

Sebelumnya, Alfaro mengunggah video di media sosial yang menuding tentara Thailand menghalangi warga Kamboja mengakses beberapa area. Video itu kemudian dilarang beredar. Ia juga mengaku sebagai jurnalis sekaligus pakar intelijen Gedung Putih.

Namun, penasihat Menteri Luar Negeri, Chayika Wongnapachant, menegaskan Alfaro tidak memiliki afiliasi media resmi. Perusahaan humasnya di Washington, Capitol Hill & Friends, bahkan baru didirikan tahun ini. Chayika menilai klaim Alfaro berisiko menyesatkan opini internasional.

Sementara itu, juru bicara Komando Tinggi Angkatan Bersenjata Thailand (AHC), Laksamana Muda Surasant Kongsiri, menegaskan pasukan Thailand tidak pernah melanggar wilayah Kamboja. 
Ia menekankan bahwa Thailand berkomitmen pada perdamaian, tapi tidak akan tinggal diam terhadap narasi palsu yang bisa mengancam keamanan nasional.
“Thailand menghargai hidup berdampingan secara damai dengan Kamboja. Namun jika ada upaya merusak martabat dan keamanan nasional kami, Thailand akan merespons dengan tegas sesuai hukum nasional maupun internasional,” ujarnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya