Berita

Ilustrasi - Susilo Bambang Yudhyono saat menjabat presiden meninjau simulasi penanggulangan bencana. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Publika

JDOC: Big Data dan Gotong Royong Indonesia Hadapi Bencana

MINGGU, 17 AGUSTUS 2025 | 13:13 WIB | OLEH: R. MUHAMMAD ZULKIPLI*

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." (Albert Einstein)

KALIMAT itu terasa begitu dalam ketika saya menulis di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini. Sebagai bangsa, kita sudah melalui begitu banyak ujian sejarah, termasuk bencana alam besar yang membentuk cara kita melihat masa depan.

Saya masih teringat jelas ketika antara tahun 2009 hingga 2014, saya dipercaya mendampingi Andi Arief, di Kantor Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam. Masa itu penuh dinamika: banjir besar di Jakarta, gempa Padang, hingga erupsi Merapi.


Dari dekat, saya belajar bagaimana koordinasi lintas lembaga, kepemimpinan nasional, dan solidaritas rakyat menjadi penentu dalam menyelamatkan nyawa. Pelajaran terpenting dari pengalaman itu adalah bahwa waktu adalah segalanya dalam manajemen bencana—setiap menit keterlambatan berharga nyawa manusia.

Bangsa ini tidak boleh melupakan teladan yang sudah ada. Dunia pernah menyaksikan bagaimana Indonesia bangkit dari tsunami Aceh 2004, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam menggerakkan seluruh elemen bangsa.

Bahkan Presiden Prabowo Subianto pada Desember 2023 menegaskan bahwa kepemimpinan SBY dalam menghadapi bencana itu adalah warisan yang patut dihargai dan diteladani. Dunia melihat Indonesia bukan sekadar korban, melainkan bangsa yang mampu bangkit dengan solidaritas dan koordinasi yang baik.

Itulah fondasi yang harus kita syukuri pada usia 80 tahun kemerdekaan ini: keberhasilan masa lalu bukan untuk berhenti dikenang, tetapi untuk disempurnakan dengan langkah-langkah baru.

Kini, tantangan kita semakin besar. Banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api tetap menjadi ancaman nyata. Namun perkembangan teknologi membuka peluang luar biasa. Data satelit bisa diperoleh dalam hitungan menit, drone komersial menjangkau lokasi terpencil, dan crowdsourcing menjadikan masyarakat bagian dari sistem informasi, bukan sekadar penerima.

Dunia juga telah memberi inspirasi. Awal 2024, Amerika Serikat memperkenalkan konsep Joint Commercial Operations (JCO) dalam bidang: Antariksa (space domain) dan keamanan/pertahanan yang diinisiasi oleh U.S. Space Command (USSPACECOM). Sebuah ruang operasi virtual yang menghubungkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Tidak ada gedung baru, tidak ada birokrasi Panjang: yang ada hanyalah integrasi data, pemanfaatan teknologi komersial, dan percepatan keputusan.

Indonesia dapat mengadaptasi konsep itu dalam bentuk Joint Disaster Operations Cell (JDOC). Ini bukan sekadar ide teknis, tetapi sebuah lompatan paradigma. JDOC akan menjadi ruang komando virtual yang menyatukan sensor BMKG, satelit BRIN, data hotspot KLHK, drone komersial, laporan masyarakat, serta koordinasi instansi seperti BNPB, BPBD, BASARNAS, DAMKAR, TNI-Polri, PMI, NGO, dan relawan. Tidak ada lagi informasi tercecer, tidak ada lagi koordinasi yang berjalan lambat. JDOC akan memastikan peringatan dini sampai ke masyarakat dalam bentuk yang paling sederhana: pesan singkat, aplikasi, sirene desa, atau siaran radio lokal. Yang penting adalah nyawa terselamatkan.

Penerapan JDOC akan menghadirkan manfaat yang nyata. Pertama, ia akan menyelamatkan nyawa dengan mempercepat alur peringatan dan respon. Kedua, ia akan meningkatkan prestasi nasional: jika dunia dulu memuji kepemimpinan kita saat tsunami Aceh, maka dengan JDOC kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia terus berinovasi dan tidak berhenti di masa lalu.

Ketiga, JDOC akan lebih efisien; tidak semua infrastruktur harus dibangun oleh negara, karena teknologi satelit atau drone bisa disewa sesuai kebutuhan. Keempat, JDOC akan memberdayakan rakyat. Nelayan di pesisir, petani di pedalaman, mahasiswa, komunitas local: semua bisa menjadi bagian dari sistem informasi, menjadi mata dan telinga negara.

Maka, di usia ke-80 kemerdekaan ini, JDOC bisa kita anggap sebagai hadiah modern bagi bangsa. Kemerdekaan tidak hanya soal mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga tentang menghadirkan rasa aman bagi rakyat hari ini dan esok. JDOC adalah simbol negara yang hadir, bekerja bersama rakyat, memanfaatkan teknologi terbaik, dan menempatkan keselamatan manusia sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan.

Ketika saya kembali mengenang masa mendampingi Andi Arief di Istana, saya sadar bahwa inti manajemen bencana sesungguhnya adalah kemanusiaan. Bencana akan tetap datang, tetapi korban tidak harus selalu sebanyak itu. Dengan JDOC, Indonesia bisa melanjutkan warisan kepemimpinan masa lalu dengan lompatan baru: menyempurnakan sistem peringatan dini, membangun kolaborasi lintas sektor, dan memastikan bahwa di setiap detik krisis, rakyat tahu bahwa negara hadir untuk melindungi mereka.

Pada peringatan kemerdekaan yang ke-80 ini, mari kita jadikan JDOC bukan sekadar gagasan teknis, melainkan janji politik dan moral: bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat merasa terlindungi. Merdeka!!! Merdeka!!! Merdeka!!!

*Penulis adalah praktisi di bidang manajemen.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya