KKN Era Jokowi dan Oligarki jadi Beban Prabowo

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) selama 10 tahun di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan oligarki dianggap menjadi beban Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan Prabowo saat pidato di Gedung MPR/DPR, Kompleks Senayan, Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025 patut didukung semua komponen masyarakat.

Bahkan, Prabowo pernah menyampaikan terkait pemberantasan korupsi pada tahun lalu melalui peribahasa soal ikan yang busuk.

"Tentunya Prabowo Subianto sadar bahwa di bawah kepemimpinannya perlu pengawasan secara ketat karena permasalahan terbesar Indonesia sampai dengan saat ini adalah adanya praktik-praktik korupsi. Bahkan perilaku koruptif ada di semua lini, baik di setiap eselon pemerintahan, hingga di BUMN dan BUMD," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

Hari menilai, setiap tingkatan pemerintahan dapat memberi contoh sikap antikorupsi. Semua pejabat dari semua eselon, semua tingkatan, harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan "Good Governance".

"Dan saat ini yang menjadi tantangan dari Prabowo Subianto sendiri adalah kasus-kasus korupsi dan hukum di era Jokowi yang belum dieksekusi," terang Hari.

Hari menyebut bahwa, KKN 10 tahun Jokowi dan oligarki menjadi beban Prabowo untuk menjaga kesinambungan pemerintahannya, baik di dalam kabinet maupun di luar kabinet.

"Mampukah Prabowo keluar dari beban Jokowi? Atau melanjutkan beban tersebut?" pungkas Hari.