Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

KKN Era Jokowi dan Oligarki jadi Beban Prabowo

MINGGU, 17 AGUSTUS 2025 | 09:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) selama 10 tahun di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan oligarki dianggap menjadi beban Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.

Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan Prabowo saat pidato di Gedung MPR/DPR, Kompleks Senayan, Jakarta pada Jumat, 15 Agustus 2025 patut didukung semua komponen masyarakat.

Bahkan, Prabowo pernah menyampaikan terkait pemberantasan korupsi pada tahun lalu melalui peribahasa soal ikan yang busuk.


"Tentunya Prabowo Subianto sadar bahwa di bawah kepemimpinannya perlu pengawasan secara ketat karena permasalahan terbesar Indonesia sampai dengan saat ini adalah adanya praktik-praktik korupsi. Bahkan perilaku koruptif ada di semua lini, baik di setiap eselon pemerintahan, hingga di BUMN dan BUMD," kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

Hari menilai, setiap tingkatan pemerintahan dapat memberi contoh sikap antikorupsi. Semua pejabat dari semua eselon, semua tingkatan, harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan "Good Governance".

"Dan saat ini yang menjadi tantangan dari Prabowo Subianto sendiri adalah kasus-kasus korupsi dan hukum di era Jokowi yang belum dieksekusi," terang Hari.

Hari menyebut bahwa, KKN 10 tahun Jokowi dan oligarki menjadi beban Prabowo untuk menjaga kesinambungan pemerintahannya, baik di dalam kabinet maupun di luar kabinet.

"Mampukah Prabowo keluar dari beban Jokowi? Atau melanjutkan beban tersebut?" pungkas Hari.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya