Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. (Foto: Associated Press)

Dunia

Israel Diam-diam Lobi Sudan Selatan untuk Relokasi Warga Gaza

SABTU, 16 AGUSTUS 2025 | 23:37 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Israel dikabarkan tengah melobi Sudan Selatan agar bersedia menampung warga Palestina dari Jalur Gaza yang hingga kini masih digempur habis-habisan oleh militer Tel Aviv.

Berdasarkan tiga sumber yang berbicara secara anonim, belum ada kesepakatan apapun antara kedua pihak, namun lobi-lobi intensif masih terus dilakukan pejabat Tel Aviv.

Jika rencana ini terealisasi, warga Gaza dipaksa meninggalkan rumah dan tanah airnya sendiri dengan dalih rekonstruksi wilayah dan "hidup yang lebih baik".


Namun, Sudan Selatan sendiri merupakan negara di jantung Afrika yang masih dihantui konflik politik dan etnis berkepanjangan. 

Kabar mengenai pembicaraan Israel–Sudan Selatan pertama kali dilaporkan Associated Press dengan mengutip enam orang yang mengetahui langsung persoalan tersebut. 

“Isu relokasi Palestina ini kemungkinan dibicarakan saat Menlu Sudan Selatan Monday Semaya Kumba berkunjung ke Israel bulan lalu,” kata sumber tersebut.

Hingga kini, kantor PM Israel Benjamin Netanyahu maupun Kementerian Luar Negeri Israel belum memberi komentar. Hal serupa juga dilakukan Kemenlu AS yang menolak membicarakan percakapan diplomatik tertutup.

Lobi Israel dengan Sudan Selatan ini mencuat bersamaan dengan wacana pemerintah Indonesia menampung ribuan pengungsi Gaza di Pulau Galang. 

Sejumlah pengamat dan aktivis HAM menilai, meski terkesan sebagai langkah kemanusiaan, inisiatif itu justru bisa memuluskan agenda Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan Jalur Gaza.

Netanyahu sebelumnya secara terbuka menyatakan niat memperluas kendali militer Israel di Gaza. Bahkan awal pekan ini ia kembali menegaskan bahwa warga Palestina "lebih baik meninggalkan wilayah itu secara sukarela".

Rencana relokasi ini langsung ditolak tegas oleh para pemimpin Arab dan dunia internasional. Warga Palestina sendiri menyebut gagasan tersebut sebagai "Nakba baru", merujuk pada tragedi 1948 ketika ratusan ribu orang terusir dari tanah mereka akibat perang Arab-Israel.

Anggota Komite Eksekutif PLO, Wasel Abu Youssef, menegaskan bahwa kepemimpinan dan rakyat Palestina menolak keras setiap upaya pemindahan mereka ke Sudan Selatan atau ke negara manapun. Pernyataan serupa juga dikeluarkan kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis lalu.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya