Visi Misi Menteri Jangan Kangkangi Presiden!

Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) harus mampu menerjemahkan visi misi Presiden Prabowo Subianto.

“RPJMN bukan sekadar formalitas perencanaan, tetapi terjemahan strategis dan teknokratis dari visi-misi presiden yang terangkum dalam asta cita,” tegas Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Tahunan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Untuk mewujudkannya, Ketua DPP PDIP ini mengingatkan para pembantu presiden di Kabinet Merah Putih harus bekerja sesuai visi misi Presiden, bukan punya agenda lain. 

"Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden,” sambungnya.

Puan mengamini, pembangunan bukan proses yang instan. Tidak tidak semua hasil pembangunan dapat dirasakan seketika melainkan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesinambungan kebijakan. 

“Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun yang tampaknya hari ini baik akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan,” katanya.

Oleh karena itu, DPR bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan setiap kebijakan negara, baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran dirumuskan secara cermat.

“Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek," pungkas Puan.