Berita

Bupati Pati Sudewo menemui massa aksi di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu siang, 13 Agustus 2025. (Foto: Youtube live KompasTV)

Politik

Cirebon Berpeluang Meledak Seperti Pati

JUMAT, 15 AGUSTUS 2025 | 05:19 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 1.000 persen di Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi trending di media sosial X pada Jumat dini hari, 15 Agustus 2025. Tercatat 9.393 akun X menuliskan hastag "Cirebon".

Konsultan Hubungan Keparlemenan Alvin Lie turut mengomentari fenomena kepala daerah yang menaikkan PBB secara ugal-ugalan.

"Pemda yang menaikkan Pajak Bumi & Bangunan/ PBB secara brutal: - ?Banyuwangi 200% - ?Jombang 400% - ?Kab Semarang 400% - ?Cirebon 1000% - ?Kab Bone 300% - ?Kota Malang 300% - ?Kab Jeneponto 400% - ?Kota Solo 400%. Ada lagi?" tulis Alvin Lie.


Sementara pemilik akun @NenkMonica memperkirakan warga Cirebon akan mengikuti jejak warga Pati yang memprotes keras kenaikan PBB secara semena-mena.

"Susul Pati, Warga Cirebon Siap Demo Besar-besaran seusai PBB Naik hingga 1.000%: Tidak Masuk Akal. Kini giliran Kota Cirebon, Jawa Barat yang heboh soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," tulis @NenkMonica.

"Setelah Pati, Cirebon bs meledak jg nih. Soalnya PBB naiknya ad 1000%. Tinggal masy. nya berani ga melawan. Tapi kl Bupatinya ga nantang² spt di Pati n mau diajak dialog, mungkin msh aman sih. Tapi napa daerah kok tiba² pada naikin pajak? Rupanya krn statement SM ini nih," sambung @taufik_q

Diketahui, di Kota Cirebon, kenaikan PBB diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Beberapa warga mengklaim mengalami lonjakan hingga 1.000 persen, tergantung lokasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).







Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya