Berita

Kritikus politik, Faizal Assegaf. (Foto: RMOL/Ahmad Alfian)

Politik

Protes Warga Pati Buntut Kebijakan Culas Rasa Kolonial

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 09:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gelombang protes besar-besaran di Kabupaten Pati meletus setelah Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Warga yang marah menilai kebijakan itu diambil secara sepihak, bahkan menganggap Sudewo bersikap arogan dengan menantang warganya sendiri.

Kritikus politik, Faizal Assegaf, ikut angkat suara menanggapi situasi tersebut. Ia melihat gejolak di Pati, Jombang, dan daerah lain sebagai cermin ketidakadilan yang muncul dari “settingan kebijakan culas” yang berlangsung terus-menerus.


“Pergolakan rakyat di Pati, Jombang, dan daerah lain adalah gambaran realitas ketidakadilan, dipicu oleh settingan kebijakan culas yang berkelanjutan,” kata Faizal lewat akun X resminya, Kamis, 14 Agustus 2025.

Faizal yang juga menjabat Ketua Umum Partai Negoro itu menyebut, pajak masih menjadi warisan kejahatan kolonialisme. 

“Negara begitu kaya potensi alam, tapi pajak masih menjadi warisan kejahatan kolonialisme secara brutal,” tegasnya.

Ia juga menyinggung keberadaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggapnya mempertahankan semangat penjajahan melalui pajak. 

“Sri Mulyani masih dipertahankan sebagai Ratu Utang di sumbu kekuasaan,” ujarnya.

Menurutnya, praktik kolonialisme kini tidak hanya bertahan di pusat kekuasaan, tetapi juga menjalar ke daerah melalui kebijakan yang lahir dari otonomi daerah.

 “Otonomi daerah yang mestinya mandiri justru dimanipulasi sebagai basis penindasan,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya