Berita

Kritikus politik, Faizal Assegaf. (Foto: RMOL/Ahmad Alfian)

Politik

Protes Warga Pati Buntut Kebijakan Culas Rasa Kolonial

KAMIS, 14 AGUSTUS 2025 | 09:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gelombang protes besar-besaran di Kabupaten Pati meletus setelah Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Warga yang marah menilai kebijakan itu diambil secara sepihak, bahkan menganggap Sudewo bersikap arogan dengan menantang warganya sendiri.

Kritikus politik, Faizal Assegaf, ikut angkat suara menanggapi situasi tersebut. Ia melihat gejolak di Pati, Jombang, dan daerah lain sebagai cermin ketidakadilan yang muncul dari “settingan kebijakan culas” yang berlangsung terus-menerus.


“Pergolakan rakyat di Pati, Jombang, dan daerah lain adalah gambaran realitas ketidakadilan, dipicu oleh settingan kebijakan culas yang berkelanjutan,” kata Faizal lewat akun X resminya, Kamis, 14 Agustus 2025.

Faizal yang juga menjabat Ketua Umum Partai Negoro itu menyebut, pajak masih menjadi warisan kejahatan kolonialisme. 

“Negara begitu kaya potensi alam, tapi pajak masih menjadi warisan kejahatan kolonialisme secara brutal,” tegasnya.

Ia juga menyinggung keberadaan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggapnya mempertahankan semangat penjajahan melalui pajak. 

“Sri Mulyani masih dipertahankan sebagai Ratu Utang di sumbu kekuasaan,” ujarnya.

Menurutnya, praktik kolonialisme kini tidak hanya bertahan di pusat kekuasaan, tetapi juga menjalar ke daerah melalui kebijakan yang lahir dari otonomi daerah.

 “Otonomi daerah yang mestinya mandiri justru dimanipulasi sebagai basis penindasan,” pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya