Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono. (Foto: RMOL/Raiza Andini)
Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono buka suara perihal demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang meminta Bupati Sudewo mundur.
Sugiono mengaku terus memonitor demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hingga petang tersebut.
“Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” ungkap Sugiono dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, ia mengaku sudah menegur langsung Bupati Sudewo lantaran mengakibatkan reaksi publik yang cukup menyita perhatian tersebut.
“Saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” tegas Menteri Luar Negeri ini.
Lebih lanjut, Sugiono pun meminta semua kepala daerah kader Gerindra, agar mengingat dan melaksanakan perintah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam setiap pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, mempertimbangkan kehendak rakyat banyak.
“Pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” pungkasnya.
Demonstrasi yang diikuti 100 ribu warga Pati berlangsung di depan kantor bupati yang berlokasi di Jalan Tombronegoro, Kaborongan, Kecamatan Pati. Unjuk rasa ini merupakan bagian dari gelombang protes lanjutan terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sudewo yang baru menjabat bupati selama lima bulan menaikan PBB hingga 250 persen. Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran. Meski Sudewo sudah meminta maaf serta membatalkan kenaikan PBB namun massa tetap menggelar demonstrasi.
Merespons aksi massa besar-besaran ini, DPRD Pati mengambil langkah drastis dengan menggelar sidang paripurna dadakan. DPRD disebut telah menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) yang bertujuan untuk memakzulkan Sudewo. Undangan rapat paripurna dibuat dan disebarkan pada hari yang sama saat demo berlangsung.
Dukungan untuk melengserkan Sudewo kabarnya datang dari lintas fraksi di antaranya PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, dan bahkan Partai Gerindra yang merupakan partai tempat bernaung Sudewo.
Sementara Sudewo menolak memenuhi tuntutan demonstran. Hal itu disampaikan Sudewo kepada wartawan di kantornya di sela-sela demonstrasi.
