Berita

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aanya Rina Casmayanti mengunjungi Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor. (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Bogor Mendesak Dimekarkan

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 17:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur mendesak dipercepat demi terwujudnya kemandirian daerah.

Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aanya Rina Casmayanti saat mengunjungi Gedung Tegar Beriman Kabupaten Bogor, dikutip Rabu 13 Agustus 2025.

Aanya melihat potensi besar dari pemekaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menegaskan peran DPD RI sebagai jembatan politik yang dapat mempercepat proses di tingkat pusat.


"Saya sebagai Anggota DPD RI akan mengawal dan mendorong secara politik agar pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan Timur bisa terealisasi," kata Aanya.

"Kami di DPD akan menjadi corong aspirasi ini di Senayan dan memastikan semua syarat yang sudah terpenuhi tidak terhenti di tengah jalan," sambungnya.

Aanya berjanji akan menyuarakan agar pemerintah pusat lebih bersinergi dengan pemerintah daerah sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada ekonomi dan tata kelola daerah.

Aanya memastikan kunjungannya di Kabupaten Bogor ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi merupakan babak baru dalam perjuangan panjang pemekaran wilayah.

"Ini adalah sinyal bahwa kolaborasi antara daerah dan pusat menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat," kata Aanya.

Wakil Bupati Bogor, Ade Rohandi memaparkan, dengan luas wilayah 2,99 juta hektare dan populasi mencapai 6,03 juta jiwa, Kabupaten Bogor menghadapi beban pelayanan publik yang sangat berat.

"Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan jumlah penduduk 6 juta, isu utamanya adalah harus melakukan pemekaran," kata Ade Rohandi.

Perjuangan untuk memekarkan wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur telah dimulai sejak tahun 1990-an. Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan telah mempersiapkan anggaran untuk membuat blue print pemekaran tersebut pada tahun 2025.

Menurut Ade Rohandi, pemekaran ini juga sejalan dengan program nasional dan dapat berkontribusi pada pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Di dua wilayah ini, harga tanah masih murah, sehingga cocok untuk program 3 juta rumah subsidi," kata Ade Rohandi.

Selain itu, pemekaran juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan. Saat ini, dari 40 kecamatan, masih banyak yang belum memiliki Koramil dan Polsek.

Dengan terbentuknya dua kabupaten baru, Ade Rohandi berharap infrastruktur keamanan dapat diperkuat, sehingga layanan keamanan untuk masyarakat dapat ditingkatkan.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya