Berita

Analis politik IPI Karyono Wibowo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Bukan karena Amnesti Hasto

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan karena pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo merespons kondisi politik nasional saat ini.

“Enggak lah, dari awal kan sebenarnya sudah ada upaya untuk bangun komunikasi politik, kan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, antara PDIP dengan Gerindra, itu sudah lama sudah melakukan komunikasi di antara dua belah pihak,” tegas Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 13 Agustus 2025.


Karyono menerangkan wacana PDIP akan bergabung ke barisan pemerintahan Prabowo Subianto juga sudah santer terdengar sejak lama. Sehingga, tidak ada kaitannya amnesti yang diberikan Prabowo ke Hasto membuat luluh PDIP untuk bergabung.

“Jadi menurut saya terlalu jauh juga menghubungkan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap HK dengan dukungan PDIP terhadap Prabowo itu sudah lama terjadi,” demikian Karyono Wibowo.

Hubungan Megawati dan Prabowo sudah sangat akrab sejak lama. Keduanya pernah berpasangan dalam kontestasi Pilpres 2009 Kala itu pasangan Mega-Prabowo berhadapan dengan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. 

Hubungan keduanya makin mesra dengan penandatanganan Perjanjian Batu Tulis. Namun di tengah perjalanan sempat terkoyak dengan hadirnya Jokowi sebagai Capres PDIP pada 2014.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya