Berita

Analis politik IPI Karyono Wibowo. (Foto: RMOL/Raiza Andini)

Politik

PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Bukan karena Amnesti Hasto

RABU, 13 AGUSTUS 2025 | 15:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDIP mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan karena pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo merespons kondisi politik nasional saat ini.

“Enggak lah, dari awal kan sebenarnya sudah ada upaya untuk bangun komunikasi politik, kan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, antara PDIP dengan Gerindra, itu sudah lama sudah melakukan komunikasi di antara dua belah pihak,” tegas Karyono Wibowo kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu, 13 Agustus 2025.


Karyono menerangkan wacana PDIP akan bergabung ke barisan pemerintahan Prabowo Subianto juga sudah santer terdengar sejak lama. Sehingga, tidak ada kaitannya amnesti yang diberikan Prabowo ke Hasto membuat luluh PDIP untuk bergabung.

“Jadi menurut saya terlalu jauh juga menghubungkan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo terhadap HK dengan dukungan PDIP terhadap Prabowo itu sudah lama terjadi,” demikian Karyono Wibowo.

Hubungan Megawati dan Prabowo sudah sangat akrab sejak lama. Keduanya pernah berpasangan dalam kontestasi Pilpres 2009 Kala itu pasangan Mega-Prabowo berhadapan dengan SBY-Boediono dan JK-Wiranto. 

Hubungan keduanya makin mesra dengan penandatanganan Perjanjian Batu Tulis. Namun di tengah perjalanan sempat terkoyak dengan hadirnya Jokowi sebagai Capres PDIP pada 2014.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya