Berita

Momen Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. (Foto: Youtube Puspen TNI)

Politik

Gestur Gibran Petunjuk Demokrat-PKB-PAN Setuju Pemakzulan

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 18:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harmonis dengan tiga partai pendukung pemerintah yakni Partai Demokrat, PKB dan PAN.

Petunjuk muncul karena Gibran tidak bersalaman dan bercengkerama dengan tiga ketua umum partai tersebut saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung.

"Mengindikasikan memang ada perang dingin (antara Gibran dengan tiga ketua umum partai)," ujar Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara melalui pesan elektronik kepada , Selasa, 12 Agustus 2025.


Igor menengarai benih konflik muncul berkaitkan dengan isu pemakzulan wapres. Dari gestur Gibran tergambar petunjuk jika Demokrat, PKB dan PAN mengamini pemakzulan.

"Mungkin ini bisa menjadi petunjuk bahwa Fraksi Demokrat, PKB dan PAN (di DPR) menyetujui proses pemakzulan (Gibran) di DPR," demikian Igor menambahkan.

Momen Gibran yang tak menyalami para menteri di Kabinet Merah Putih jadi sorotan. Momen itu terjadi saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025.

Gibran tiba lebih dulu sebelum Presiden Prabowo Subianto di Batujajar dengan menumpangi kendaraan taktis maung. Putra sulung mantan presiden Joko Widodo itu berjalan menuju panggung utama, dimana sejumlah pejabat negara sudah lebih dulu berdiri di lokasi itu.

Namun alih-alih menyalami seluruh figur di panggung utama, Gibran melewati menteri coordinator yang juga ketua umum partai politik yakni, Menko bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, dan Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya