Berita

Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan utusan Presiden Korea Selatan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 12 Agustus 2025. (Foto: Humas DPR)

Politik

Ini Sikap Indonesia soal Isu Nuklir Semenanjung Korea

SELASA, 12 AGUSTUS 2025 | 18:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua DPR Puan Maharani menyebut Indonesia secara konsisten menciptakan stabilitas keamanan dan wilayah bebas senjata nuklir di Semenanjung Korea.

Hal itu disampaikan Puan ketika menerima kunjungan delegasi utusan Presiden Korea, Cho Jeong-Sik, Seo Young-Kyo, dan Lee Jae-Gang di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Ketua DPP PDIP ini mengatakan DPR terus mengikuti perkembangan situasi di Semenanjung Korea, dan mengkhawatirkan apabila situasi tereskalasi sehingga meningkatkan ketegangan di kawasan.


"Indonesia mendorong para pihak yang terlibat untuk menahan diri dan menghindari eskalasi ketegangan di kawasan,” ucap Puan.

Menurutnya, Indonesia dan Republik Korea memiliki kesamaan nilai sebagai negara yang menjunjung demokrasi, hak asasi manusia, dan rule of law. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian, kedua negara disebut perlu terus memperkuat kerja sama untuk memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan.
 
"Kedua negara juga perlu memajukan kerja sama internasional, dan mendorong penyelesaian perang dan konflik. Kita harus bersama mengubah wajah dunia yang ditandai perang di berbagai wilayah menjadi dunia yang damai. Sehingga kita dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara," ucapnya.
 
Sesama negara ekonomi terbesar dunia anggota G20, Indonesia dan Korea dinilai memiliki aspirasi sebagai kekuatan menengah. Puan mengatakan, kolaborasi tersebut antara lain bisa dilakukan melalui MIKTA, untuk menjembatani perbedaan posisi berbagai negara kekuatan besar.
 
"Di samping itu, melalui ASEAN+3 (Korea, Jepang, RRT), Indonesia dan Republik Korea juga dapat bekerja sama untuk memajukan pembangunan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya