Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Foto: Humas ATR/BPN)
Anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid fokus berantas mafia tanah.
Pasalnya, ada permasalahan besar di sektor pertanahan, khususnya praktik mafia tanah yang merugikan rakyat kecil dan menghambat investasi.
Hal ini menyusul adanya permohonan maaf dari Menteri Nusron yang menyatakan bahwa seluruh tanah pada dasarnya adalah milik negara.
Praktis, pernyataan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat.
“Kami di Komisi II DPR RI berharap Menteri Nusron segera mengarahkan seluruh jajaran di ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah secara serius, tegas, dan terukur. Banyak rakyat yang menjadi korban, sehingga langkah nyata sangat dibutuhkan,” tegas Indrajaya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Agustus 2025.
Menurut dia, pemerintah harus mampu memberantas mafia tanah, dan perlu dilakukan secara sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Mafia tanah menjadi masalah serius, sehingga butuh konsistensi dari pemerintah.
“Kuncinya ada pada penegakan hukum yang konsisten, transparansi pelayanan pertanahan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” demikian Indrajaya.
Nusron sebelumnya sempat membuat pernyataan kontroversial di masyarakat, bahwa semua tanah merupakan milik negara. Usai meluasnya protes, Nusron mengakui pernyataannya keliru dan menyampaikan permintaan maaf. Nusron bahkan mengakui pernyataannya hanya guyonan.
Pernyataan ini disampaikan Nusron untuk menanggapi pandangan sebagian masyarakat yang menganggap tanah warisan leluhur merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.
"Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman," kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa 12 Agustus 2025.
