Tanda terima pelaporan dugaan suap APH dari Nikita
Mirzani ke KPK/Repro
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan kubu selebriti Nikita Mirzani terkait dugaan suap terhadap aparat penegak hukum (APH).
Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo merespons adanya kabar bahwa Nikita telah melaporkan dugaan suap yang melibatkan APH kepada KPK.
Kabar pelaporan itu diposting di akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172 pada Jumat, 8 Agustus 2025.
"KPK tentu terbuka terhadap semua laporan ya dari masyarakat, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan (KPK) atau tidak," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin, 11 Agustus 2025.
Namun demikian, lanjut dia, karena masih di pengadilan masyarakat, KPK tidak bisa menyampaikan informasi apapun kepada publik.
"Kemudian proses dan hasil dari telaaah dan verifikasinya itu seperti apa, itu juga KPK tidak bisa menyampaikan kepada publik. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja, hanya menyampaikan kepada pihak pelapor saja," pungkas Budi.
Dalam postingan akun Instagram Nikita Mirzani itu terlihat bukti tanda terima pelaporan terkait dugaan suap terhadap APH dengan nomor 011/VII/2025. Laporan itu sudah diterima KPK pada Jumat, 8 Agustus 2025. Laporan itu diserahkan oleh M Fasih Huddoink Holili
Langkah itu diambil Nikita Mirzani setelah permintaannya untuk memutar rekaman suara di persidangan kasusnya ditolak oleh majelis hakim. Nikita mengklaim rekaman tersebut berisi percakapan yang membuktikan adanya dugaan pihak lawannya, Reza Gladys, telah menyuap jaksa dan hakim untuk mengatur jalannya sidang.
Majelis hakim saat itu menyarankan agar dugaan tersebut dilaporkan secara resmi ke lembaga yang berwenang.
