Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun/RMOL
Pembukaan blokir rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dipungut biaya sepeser pun.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun ihwal aturan PPATK mengenai viralnya biaya pengaktifan blokir rekening masyarakat sebesar Rp100 ribu yang tidak digunakan selama tiga bulan.
Legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan seluruh pejabat perbankan telah mengonfirmasi tidak ada pungutan biaya untuk pembukaan blokir rekening milik masyarakat yang terkena blokir PPATK.
“Untuk pembukaan blokir rekening yang dilakukan PPATK tidak perlu membayar apapun. Semua pejabat bank sudah menyatakan bahwa aktivasi rekening yang sebelumnya dibekukan PPATK tidak menggunakan mekanisme pemotongan atau pembayaran Rp100 ribu seperti yang ramai dibicarakan,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin, 11 Agustus 2025.
Menurutnya, pemerintah melalui PPATK telah mengaktifkan kembali rekening-rekening yang diblokir, terutama yang berstatus dormant atau tidak aktif dalam beberapa bulan terakhir, sesuai aturan yang berlaku.
Kebijakan penutupan rekening tidak aktif ini, bertujuan mencegah penyalahgunaan rekening untuk aktivitas ilegal, seperti judi online, transfer ilegal, dan penipuan perbankan.
Namun, ia mengakui terdapat kelemahan dalam sosialisasi kebijakan tersebut.
"Akibatnya, sebagian masyarakat yang terdampak kebijakan itu tidak memahami alasan di balik pemblokiran, terutama bagi rekening yang digunakan untuk menabung atau berinvestasi jangka panjang," katanya.
Misbakhun menerangkan, bagi rekening yang diblokir namun tidak terkait aktivitas ilegal, pemilik cukup mengajukan permintaan aktivasi melalui bank tanpa dikenakan biaya.
“Aktivasi rekening yang sebelumnya diblokir tidak ada ketentuan pembayaran, iuran, atau biaya sejenis apapun. Semuanya gratis. Mungkin pernyataan yang beredar sebelumnya disampaikan sebelum adanya arahan Presiden,” demikian Misbakhun.
