Berita

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid/Ist

Politik

Ryaas Rasyid: Jokowi Tak Punya Ijazah UGM!

SENIN, 11 AGUSTUS 2025 | 02:36 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi sepertinya terus menggelinding.

Terbaru, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid meyakini bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah sarjana sah dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penegasan tersebut disampaikan Ryaas melalui kanal YouTube Abraham Samad Speak Up yang dikutip redaksi Senin 11 Agustus 2025.


Ryaas menilai banyak kejanggalan serius yang mengarah pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi patut diragukan.

“Kalau memang asli, mengapa disembunyikan? Apa yang ditakutkan? Menurut saya, sesuatu yang disembunyikan itu bermasalah. Takut ketahuan," kata Ryaas.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyoroti sikap Jokowi yang menolak memamerkan ijazahnya secara terbuka ke publik.

Padahal tudingan ijazah palsu sudah bergulir selama bertahun-tahun. Menurutnya, jika dokumen tersebut sah, cukup ditunjukkan saja tanpa harus melibatkan proses hukum yang berbelit-belit.

"Hebatnya dia (Jokowi) menyebutkan dia akan menunjukkan (ijazah) kepada pengadilan. Tapi di Pengadilan Solo juga tidak juga muncul ijazah. Dia bilang menunjukkan kepada polisi," kata peneliti politik senior ini.

Hingga akhirnya, Ryaas mengaku berkesimpulan Jokowi tidak memiliki ijazah sah. 

"Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang pasti palsu," kata Ryaas.




Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya