Berita

Kantor BPS/ist

Politik

BPS Jangan Asal Bikin Prabowo Senang

MINGGU, 10 AGUSTUS 2025 | 07:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II 2025. 

Namun, rilis tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai angka itu tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. 

Menanggapi hal ini, Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat menilai BPS perlu memberi penjelasan lebih rinci atas capaian tersebut.


“BPS kasih angka 5,12 persen langsung menuai kritikan, seperti ada maksud asal Prabowo senang, apalagi 5+1+2=8, angka favorit Prabowo," kata Hensat lewat akun X miliknya, Minggu, 10 Agustus 2025.

Disebutkan produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.947 triliun, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.

"Mestinya peneliti lebih hati-hati dalam angka, harus ada penjelasan lebih jauh atas angka itu,” sambung Founder Lembaga Survei Kedai KOPI tersebut.

Kritik juga datang dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang bahkan melayangkan surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengaudit BPS. 

CELIOS menilai penting bagi BPS menjaga independensi, transparansi, dan integritas data agar terhindar dari dugaan intervensi kepentingan politik.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya