Berita

Groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun/Ist

Presisi

Wujudkan Asta Cita, Polri Bangun Dapur SPPG di Madiun

SABTU, 09 AGUSTUS 2025 | 00:02 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan gizi anak bangsa, Polri melakukan groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada Jumat 8 Agustus 2025.

Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, SPPG Kanigoro, dibangun dengan anggaran sekitar Rp1,9 miliar hasil sinergi dengan PT Arya Motor Indonesia dan ditargetkan selesai dalam 45 hari.

"SPPG akan beroperasi pada Oktober 2025 untuk melayani 4.103 siswa SD dan SMP penerima program MBG di Kota Madiun, dengan bahan baku bersumber dari pasar tradisional dan UMKM setempat," kata Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangannnya yang diterima redaksi.


Kegiatan di Madiun ini bagian dari lompatan strategis Polri secara nasional. Baru pada 6 Agustus 2025 di Malang, Polri telah meresmikan 8 SPPG operasional sekaligus melakukan groundbreaking 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia. 

Hingga Agustus 2025 tercatat sebanyak 27 unit SPPG telah beroperasi dengan melayani 86.777 penerima manfaat per hari.

"Pengoperasian 27 unit SPPG diketahui menyerap 1.344 tenaga kerja," kata Komjen Dedi.

Selain itu, 34 unit SPPG dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta tambahan 205 unit yang memulai pembangunan hari ini. 

Total 421 SPPG ini akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. 

"Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan akan memperluas menjadi 1.000 unit pada tahun 2026," kata Komjen Dedi.

Polri, kata Komjen Dedi, menekankan dua pilar utama keberhasilan program. Pertama, komitmen mutu tinggi melalui mekanisme Security Food Test yang wajib dijalankan tim medis Polri (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres) pada setiap produksi makanan. 

"Ini adalah pembeda SPPG Polri: setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis tertinggi, mencegah keracunan, dan memastikan gizi yang aman untuk penerima manfaat," kata Komjen Dedi.

Kedua, strategi kolaborasi Penta Helix yang berkelanjutan, melibatkan Pemerintah (TNI-Pemda-K/L), Akademisi (ahli gizi, pangan, kesehatan), Bisnis (UMKM, koperasi, kelompok tani), Masyarakat (relawan, pengelola Yayasan Komunitas Bantu/YKB), dan Media dalam diseminasi informasi.

Pendekatan holistik ini dirancang untuk memutus rantai stunting melalui intervensi gizi tepat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.




Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya