Berita

Nadiem Makarim usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Senin 23 Juni 2025/RMOL.

Hukum

Nadiem Makarim Benaran Diperiksa KPK

RABU, 06 AGUSTUS 2025 | 09:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL Nadiem Makarim sibuk urusan hukum setelah tidak lagi menjabat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Bolak-balik diperiksa Kejaksaan Agung, Nadiem juga harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nadiem pada Kamis besok, 7 Agustus 2025. Pendiri Gojek, perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara itu akan diperiksa dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. 

"Benar (Nadiem diperiksa besok)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu pagi, 6 Agustus 2025.


KPK mengumumkan penyelidikan perkara Google Cloude pada Kamis, 12 Juli 2025. Sejumlah saksi sudah diperiksa antara lain Fiona Handayani yang merupakan staf khusus Nadiem saat menjabat menteri. Dia diperiksa kemarin selama lebih dari 8 jam di kantor KPK.

Dugaan korupsi pengadaan Google Cloud 2019-2023 atau di era Nadiem menjabat Menteri Dikbudristek berkaitan erat dengan kasus pengadaan laptop Chromebook yang saat ini sedang ditangani Kejagung.

Pengadaan Google Cloud yang merupakan layanan komputasi awan (cloud computing) milik Google menjadi bagian dari keseluruhan proyek pengadaan digitalisasi pendidikan dengan nilai total anggaran Rp 9,9 triliun.

Kejagung telah menetapkan empat orang tersangka, salah satunya Jurist Tan yang merupakan staf khusus Nadiem sebagai menteri. Nadiem sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejagung, yakni 23 Juni dan 15 Juli 2025.

"Dalam perkara Google Cloud ini KPK secara intens melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait dari hari kemarin, hari ini dan mungkin besok juga ada pihak lain yang juga dipanggil," kata Jurubicara KPK Budi Prasetyo tadi malam, Selasa 5 Juni 2025.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya