Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Mahir Menjahati Lawan Politik

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 22:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dugaan publik bahwa Presiden Prabowo Subianto masih di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terbantahkan dengan keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong.

"Penilaian publik terhadap Prabowo langsung berbalik," kata pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus kepada RMOL, Selasa 5 Agustus 2025.

Publik menduga Prabowo dibawah kendali Jokowi muncul karena sejak menjabat RI 1, cukup sering menyambangi kediaman ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka di Solo.


"Sampai-sampai dikatakan Prabowo tengah menghadap atasannya," kata Adian.

Padahal, lanjut Adian, kalau merunut kilas balik, bagaimana ambisiusnya Jokowi untuk tetap dapat duduk di singgasana kekuasaannya.

Antara lain dengan upaya mengubah masa jabatan hingga ingin mencuri waktu perpanjangan masa jabatan selama dua tahun lagi.

"Ini semakin jelas bahwa sebenarnya Jokowi tidak legowo melepas jabatan itu pada siapa pun. Alhasil setidaknya Jokowi ingin jadi pengendali pemimpin berikutnya," kata Adian.

Maka ketika Gibran Rakabuming Raka berhasil disandingkan dengan Presiden Prabowo lewat drama "pembatasan usia" capres cawapres, tak pelak lagi Jokowi pastinya masih merasa sebagai pusat kekuatan kekuasaan politik.

"Jokowi memang matang dalam menjahati pihak lawan, meneror, berbohong, intimidasi, menjebak adalah cara-caranya menguasai siapa pun yang berpotensi membahayakan posisinya," kata Adian.

Tapi sayangnya, Jokowi lupa "ada langit di atas langit". Jokowi lupa bahwa pergantian kepemimpinan berarti pergantian kekuasaan dan wewenang.

Ironisnya lagi pasca purna tugas mendapat surat pemecatan dari PDIP yang membesarkannya, status tercatat diberhentikan dengan tidak hormat, status tak tercatat adalah pengkhianat, baik partai maupun rakyat.

"Juga kasus ijazah palsu yang membayanginya siang dan malam," kata Adian.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya