Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Mahir Menjahati Lawan Politik

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 22:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dugaan publik bahwa Presiden Prabowo Subianto masih di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terbantahkan dengan keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong.

"Penilaian publik terhadap Prabowo langsung berbalik," kata pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus kepada RMOL, Selasa 5 Agustus 2025.

Publik menduga Prabowo dibawah kendali Jokowi muncul karena sejak menjabat RI 1, cukup sering menyambangi kediaman ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka di Solo.


"Sampai-sampai dikatakan Prabowo tengah menghadap atasannya," kata Adian.

Padahal, lanjut Adian, kalau merunut kilas balik, bagaimana ambisiusnya Jokowi untuk tetap dapat duduk di singgasana kekuasaannya.

Antara lain dengan upaya mengubah masa jabatan hingga ingin mencuri waktu perpanjangan masa jabatan selama dua tahun lagi.

"Ini semakin jelas bahwa sebenarnya Jokowi tidak legowo melepas jabatan itu pada siapa pun. Alhasil setidaknya Jokowi ingin jadi pengendali pemimpin berikutnya," kata Adian.

Maka ketika Gibran Rakabuming Raka berhasil disandingkan dengan Presiden Prabowo lewat drama "pembatasan usia" capres cawapres, tak pelak lagi Jokowi pastinya masih merasa sebagai pusat kekuatan kekuasaan politik.

"Jokowi memang matang dalam menjahati pihak lawan, meneror, berbohong, intimidasi, menjebak adalah cara-caranya menguasai siapa pun yang berpotensi membahayakan posisinya," kata Adian.

Tapi sayangnya, Jokowi lupa "ada langit di atas langit". Jokowi lupa bahwa pergantian kepemimpinan berarti pergantian kekuasaan dan wewenang.

Ironisnya lagi pasca purna tugas mendapat surat pemecatan dari PDIP yang membesarkannya, status tercatat diberhentikan dengan tidak hormat, status tak tercatat adalah pengkhianat, baik partai maupun rakyat.

"Juga kasus ijazah palsu yang membayanginya siang dan malam," kata Adian.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya