Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Mahir Menjahati Lawan Politik

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 22:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dugaan publik bahwa Presiden Prabowo Subianto masih di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terbantahkan dengan keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong.

"Penilaian publik terhadap Prabowo langsung berbalik," kata pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus kepada RMOL, Selasa 5 Agustus 2025.

Publik menduga Prabowo dibawah kendali Jokowi muncul karena sejak menjabat RI 1, cukup sering menyambangi kediaman ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka di Solo.


"Sampai-sampai dikatakan Prabowo tengah menghadap atasannya," kata Adian.

Padahal, lanjut Adian, kalau merunut kilas balik, bagaimana ambisiusnya Jokowi untuk tetap dapat duduk di singgasana kekuasaannya.

Antara lain dengan upaya mengubah masa jabatan hingga ingin mencuri waktu perpanjangan masa jabatan selama dua tahun lagi.

"Ini semakin jelas bahwa sebenarnya Jokowi tidak legowo melepas jabatan itu pada siapa pun. Alhasil setidaknya Jokowi ingin jadi pengendali pemimpin berikutnya," kata Adian.

Maka ketika Gibran Rakabuming Raka berhasil disandingkan dengan Presiden Prabowo lewat drama "pembatasan usia" capres cawapres, tak pelak lagi Jokowi pastinya masih merasa sebagai pusat kekuatan kekuasaan politik.

"Jokowi memang matang dalam menjahati pihak lawan, meneror, berbohong, intimidasi, menjebak adalah cara-caranya menguasai siapa pun yang berpotensi membahayakan posisinya," kata Adian.

Tapi sayangnya, Jokowi lupa "ada langit di atas langit". Jokowi lupa bahwa pergantian kepemimpinan berarti pergantian kekuasaan dan wewenang.

Ironisnya lagi pasca purna tugas mendapat surat pemecatan dari PDIP yang membesarkannya, status tercatat diberhentikan dengan tidak hormat, status tak tercatat adalah pengkhianat, baik partai maupun rakyat.

"Juga kasus ijazah palsu yang membayanginya siang dan malam," kata Adian.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya