Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Mahir Menjahati Lawan Politik

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 22:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dugaan publik bahwa Presiden Prabowo Subianto masih di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terbantahkan dengan keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong.

"Penilaian publik terhadap Prabowo langsung berbalik," kata pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus kepada RMOL, Selasa 5 Agustus 2025.

Publik menduga Prabowo dibawah kendali Jokowi muncul karena sejak menjabat RI 1, cukup sering menyambangi kediaman ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka di Solo.


"Sampai-sampai dikatakan Prabowo tengah menghadap atasannya," kata Adian.

Padahal, lanjut Adian, kalau merunut kilas balik, bagaimana ambisiusnya Jokowi untuk tetap dapat duduk di singgasana kekuasaannya.

Antara lain dengan upaya mengubah masa jabatan hingga ingin mencuri waktu perpanjangan masa jabatan selama dua tahun lagi.

"Ini semakin jelas bahwa sebenarnya Jokowi tidak legowo melepas jabatan itu pada siapa pun. Alhasil setidaknya Jokowi ingin jadi pengendali pemimpin berikutnya," kata Adian.

Maka ketika Gibran Rakabuming Raka berhasil disandingkan dengan Presiden Prabowo lewat drama "pembatasan usia" capres cawapres, tak pelak lagi Jokowi pastinya masih merasa sebagai pusat kekuatan kekuasaan politik.

"Jokowi memang matang dalam menjahati pihak lawan, meneror, berbohong, intimidasi, menjebak adalah cara-caranya menguasai siapa pun yang berpotensi membahayakan posisinya," kata Adian.

Tapi sayangnya, Jokowi lupa "ada langit di atas langit". Jokowi lupa bahwa pergantian kepemimpinan berarti pergantian kekuasaan dan wewenang.

Ironisnya lagi pasca purna tugas mendapat surat pemecatan dari PDIP yang membesarkannya, status tercatat diberhentikan dengan tidak hormat, status tak tercatat adalah pengkhianat, baik partai maupun rakyat.

"Juga kasus ijazah palsu yang membayanginya siang dan malam," kata Adian.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya