Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Mahir Menjahati Lawan Politik

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 22:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dugaan publik bahwa Presiden Prabowo Subianto masih di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi terbantahkan dengan keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong.

"Penilaian publik terhadap Prabowo langsung berbalik," kata pemerhati sosial dan politik Adian Radiatus kepada RMOL, Selasa 5 Agustus 2025.

Publik menduga Prabowo dibawah kendali Jokowi muncul karena sejak menjabat RI 1, cukup sering menyambangi kediaman ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka di Solo.


"Sampai-sampai dikatakan Prabowo tengah menghadap atasannya," kata Adian.

Padahal, lanjut Adian, kalau merunut kilas balik, bagaimana ambisiusnya Jokowi untuk tetap dapat duduk di singgasana kekuasaannya.

Antara lain dengan upaya mengubah masa jabatan hingga ingin mencuri waktu perpanjangan masa jabatan selama dua tahun lagi.

"Ini semakin jelas bahwa sebenarnya Jokowi tidak legowo melepas jabatan itu pada siapa pun. Alhasil setidaknya Jokowi ingin jadi pengendali pemimpin berikutnya," kata Adian.

Maka ketika Gibran Rakabuming Raka berhasil disandingkan dengan Presiden Prabowo lewat drama "pembatasan usia" capres cawapres, tak pelak lagi Jokowi pastinya masih merasa sebagai pusat kekuatan kekuasaan politik.

"Jokowi memang matang dalam menjahati pihak lawan, meneror, berbohong, intimidasi, menjebak adalah cara-caranya menguasai siapa pun yang berpotensi membahayakan posisinya," kata Adian.

Tapi sayangnya, Jokowi lupa "ada langit di atas langit". Jokowi lupa bahwa pergantian kepemimpinan berarti pergantian kekuasaan dan wewenang.

Ironisnya lagi pasca purna tugas mendapat surat pemecatan dari PDIP yang membesarkannya, status tercatat diberhentikan dengan tidak hormat, status tak tercatat adalah pengkhianat, baik partai maupun rakyat.

"Juga kasus ijazah palsu yang membayanginya siang dan malam," kata Adian.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya