Berita

Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025/RMOL

Politik

Istana: Bendera One Piece sebagai Ekspresi Boleh, tapi Jangan Dibenturkan dengan Merah Putih

SELASA, 05 AGUSTUS 2025 | 20:07 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah merespons maraknya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece di berbagai wilayah Indonesia menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa ekspresi kreatif seperti itu sah-sah saja, selama tidak disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih.

"Kalau sebagai bentuk ekspresi, it's okay, gak ada masalah. Tapi jangan ini dibawa, dibenturkan kepada ini, disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Tidak seharusnya seperti itu. Sebagai anak bangsa, bendera Merah Putih itu satu-satunya," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025. 


Prasetyo mengatakan pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan bentuk-bentuk ekspresi publik. 

Namun ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan semangat komunitas kreatif dengan agenda yang tidak sesuai konteks, apalagi di bulan yang sarat makna perjuangan seperti Agustus. 

"Tapi yang jadi masalah, atau mungkin akan jadi persoalan, manakala ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan kreativitas teman-teman komunitas ini untuk hal-hal yang kurang pas yang secara waktu juga tidak pas," ujarnya. 

Menurutnya, Agustus adalah bulan sakral bagi bangsa Indonesia, karena kemerdekaan tidak datang sebagai hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan.

"Ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan. Kita sebagai generasi muda, tugasnya sekarang menjaga itu," lanjutnya.

Ia menegaskan, jangan sampai bendera kreatif seperti Jolly Roger dari One Piece justru mengganggu kesakralan bendera Merah Putih.

"Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera kita, Merah Putih," tegasnya.

Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk kembali menanamkan kecintaan kepada bangsa dan simbol-simbol negara.

"Kita harus cintai bangsa, cintai Merah Putih apa adanya itu dari lahir hati maupun batin. Apapun kondisinya, ya kita harus cintai negara kita. Salah satunya ya cintai lambang negara kita, Merah Putih," tegasnya. 

Fenomena pengibaran bendera One Piece terutama bendera bajak laut bergambar tengkorak atau Jolly Roger menjadi viral di media sosial menjelang HUT RI ke-80.

Bahkan media asing seperti Screen Rant menyoroti kejadian ini, dengan judul artikel: "One Piece Was Just Deemed a 'Threat' to National Unity by 1 Government Official."

Sorotan muncul setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut aksi ini diduga merupakan upaya terkoordinasi untuk memecah belah bangsa. 

"Ini bukan kebetulan. Ada upaya untuk memecah belah bangsa," ujarnya.

Video-video di TikTok memperlihatkan bendera One Piece dikibarkan berdampingan atau lebih tinggi dari bendera Merah Putih, tindakan yang secara hukum bisa dianggap melanggar rasa hormat terhadap lambang negara, meski tidak ada larangan khusus atas pengibaran bendera fiksi.

Bendera Jolly Roger adalah simbol kru Bajak Laut Topi Jerami dalam serial manga One Piece karya Eiichiro Oda. Meski fiksi, ceritanya sering kali dipahami sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan otoritarianisme.

Karena itulah, sebagian publik menafsirkan pengibaran bendera tersebut sebagai bentuk kritik sosial diam-diam terhadap kondisi politik dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Namun tidak semua tindakan ini bermuatan politik, banyak pula yang hanya menunjukkan kecintaan terhadap serial tersebut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya