Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno/RMOL
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, angkat bicara terkait sejumlah penolakan masyarakat terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di beberapa daerah seperti kawasan Pangrango, Jawa Barat, dan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Eddy, penolakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana pengembangan PLTP itu sendiri.
Ia menilai kekhawatiran soal dampak lingkungan yang muncul akibat pengeboran dan pengoperasian PLTP perlu dijawab melalui edukasi dan pelibatan publik.
“Penolakan masyarakat tersebut tentu berasal dari kekurangpahaman masyarakat terkait rencana pengembangan PLTP tersebut. Dikhawatirkan bahwa pengeboran dan kemudian rencana pengembangannya itu akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, terhadap kawasan, membahayakan, sehingga masyarakat kemudian menolaknya,” ujar Eddy kepada
RMOL, Selasa 5 Agustus 2024.
Atas dasar itu, Eddy yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini mendorong adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
“Diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut hadir, melihat, mendengarkan, mendapatkan masukan dari pengembang, dari Pemda tentang manfaat yang akan dibawa oleh PLTP, termasuk rencana pengembangannya yang relatif adalah aman,” kata Eddy.
Sebab, menurutnya, masyarakat perlu diberikan ruang untuk mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan pengembang, termasuk mengenai manfaat serta aspek keamanan dari PLTP.
“Sehingga hal ini akan bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya,” kata Anggota Komisi XII DPR ini.
Eddy mencontohkan keberhasilan proyek PLTP di Dieng, Jawa Tengah, yang telah terbukti beroperasi dengan baik serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
“PLTP Dieng itu beroperasi dengan sangat baik dan ikut mensejahterakan masyarakat sekitarnya, ikut menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian di kawasan Dieng dan sekitarnya,” tegasnya.
Lebih jauh, Eddy berharap ke depan masyarakat bisa lebih memahami potensi positif dari pengembangan PLTP, sehingga penolakan yang selama ini muncul dapat berubah menjadi dukungan.
“Demikian kami harapkan bahwa kedepannya masyarakat bisa ikut memahami secara lebih jelas sehingga penolakan itu berbuah kemudian menjadi berbuah penerimaan dan justru didukung oleh masyarakat,” pungkasnya.
