Berita

Kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Istimewa

Politik

Prabowo Harus Waspadai Serangan Balik Jokowi

SENIN, 04 AGUSTUS 2025 | 12:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Rocky Gerung memperingatkan potensi serangan balik politik dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, menyusul pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan lihat babak berikutnya, sebut saja upaya untuk membalas. Sebut saja ini kekalahan bagi kubu Pak Jokowi. Tentu akan ada balasan," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 4 Agustus 2025.

Menurut Rocky, munculnya kemarahan dari kelompok pendukung Jokowi atas keputusan Prabowo menjadi indikasi bahwa relasi keduanya mulai renggang. 


Bahkan, akademisi yang akrab disapa RG itu menyebut ada upaya dari faksi tertentu untuk menekan atau bahkan menggoyang posisi Prabowo sebagai presiden.

"Yang sekarang jadi ribut adalah semacam ancaman dari buzzer Jokowi untuk melengserkan Presiden Prabowo karena kecewa dengan keputusan itu," ungkapnya.

Eks dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia itu menyoroti kemunafikan di balik sikap para pendukung Gibran Rakabuming Raka yang mulai menunjukkan jarak terhadap Prabowo.

"Jadi justru ketika para pendukung Prabowo-Gibran ini menyesalkan keputusan Prabowo, itu artinya mereka sebetulnya hanya pura-pura mendukung Prabowo dong. Berarti Gibran yang hendak diunggulkan," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa amnesti kepada Hasto merupakan bentuk koreksi terhadap tindakan politis era sebelumnya yang mencederai demokrasi.

"Hasto itu adalah korban dari cawe-cawe Jokowi. Maka amnesti pada Hasto itu adalah semacam wisdom yang di akhirnya dipahami oleh Presiden bahwa demokrasi memang harus diselamatkan dari kelakuan-kelakuan politik yang sifatnya dendam," tegasnya.

Rocky menyimpulkan, dinasti politik Jokowi saat ini bukan hanya menjadi ganjalan bagi PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, tapi juga ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.

"Dinasti Jokowi adalah halangan bagi demokrasi. Bukan sekadar halangan bagi PDIP. Karena merusak sistem dengan berbagai ambisi, mulai dari keinginan tiga periode, sampai upaya menjadikan Gibran calon di 2029," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya