Menteri HAM: Pemerintah Bisa Tegas Larang Pengibaran Bendera One Piece

Negara dengan tegas berhak melarang pengibaran bendera fiksi animasi “One Piece”. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut pengibaran itu dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar.

Apalagi, pengibaran bendera "One Piece" yang sejajar dengan bendera Merah Putih pada momen peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025.

"Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," tegas Pigai dalam keterangannya yang diterima pada Senin, 4 Agustus 2025.

Lebih mendalam, Pigai menjelaskan bahwa pelarangan tersebut sejalan dengan aturan internasional mengenai hak negara dalam mengambil sikap atas isu-isu tertentu yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.

Dengan demikian, keputusan pelarangan tersebut akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tentu hal ini sejalan dengan kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik yang diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 mengenai pengesahan kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Pigai menyebut, UU tersebut membuka ruang bagi negara untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional.

"Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan. Langkah ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dan internasional saling bersinergi dalam menjaga stabilitas negara," ujar Pigai.

Di sisi lain, Pigai menjelaskan bahwa pelarang tersebut tidak ada hubungannya dengan sikap membatasi ke kebebasan ekspresi warga negara. 

“Sikap pemerintah adalah demi 'core of national interest' atau Kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara,” pungkasnya.