Berita

Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Prof Syafruddin Karimi/Instagram

Politik

Tarif Trump seperti Genosida Ekonomi

MINGGU, 03 AGUSTUS 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump seperti genosida ekonomi global. Tarif resiprokal tak bedanya dengan perlakuan Zionis Israel ke rakyat Gaza.

"Seolah-olah ingin menciptakan keseimbangan perdagangan yang adil antara mitra dagang.  Namun, dalam praktiknya, adalah bentuk paling telanjang dari tarif koersif," kata Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi dalam keterangan tertulisnya, Minggu 3 Agustus 2025.

Menurut Prof Syafruddin, Trump tidak memberi ruang bagi perundingan sejajar dalam kebijakan tarif resiprokal tersebut. Sebab, seluruh negara di dunia seolah harus mematuhi kebijakan Trump.


"Hanya AS yang boleh menentukan besar kecilnya tarif, sementara negara mitra dipaksa pasif, menerima begitu saja keputusan sepihak yang diumumkan dari Gedung Putih. Ini bukan resiprositas, ini pemaksaan," kata Prof Syafruddin.

Ia mengurai, Trump sempat menjanjikan bahwa tarif tambahan bisa diturunkan, tapi syaratnya harus ada konsesi tambahan yang menguntungkan AS dan merugikan kedaulatan ekonomi negara mitra.

Bahkan, kata Prof Syafruddin, tarif 19 persen pun oleh Trump dianggap sebagai harga yang belum pantas.

"Ia masih menuntut lebih. Lebih banyak pembukaan pasar, lebih banyak pelonggaran aturan kandungan lokal, dan lebih banyak penyerahan kendali ekonomi kepada korporasi global milik AS," kata Prof Syafruddin.

"Di mata Trump, kekuatan ekonomi negara mitra adalah ancaman yang harus dilucuti perlahan-lahan melalui tarif dan tekanan diplomatik," sambungnya.

Dalam logika ini, Prof Syafruddin mengatakan, Trump menjadikan tarif sebagai senjata koersif yang mematikan. Negara mitra yang tidak patuh diberi beban tarif tinggi, ditekan agar terus memberikan konsesi, dan dihalangi untuk membangun kekuatan industrinya sendiri.

Negara yang semakin lemah, kata Prof Syafruddin, bukan diberdayakan, tetapi justru terus dilemahkan, hingga tidak lagi punya pilihan selain tunduk.  

"Ini adalah pola kekerasan ekonomi yang sangat mirip dengan praktik genosida Israel di Gaza -- membungkam kedaulatan, memutus akses pertumbuhan, dan menghilangkan daya hidup secara sistematis. Bedanya, senjatanya bukan rudal, tapi tarif," tutup Prof Syafruddin.



Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Digiring ke Bareskrim, 10 Tersangka Sabu Blue Ice 1,2 Ton Terancam Hukuman Mati

Selasa, 27 Oktober 2026 | 22:18

KPK Bongkar Kejanggalan Status Bima-Richard dan Proyek Pengadaan BNPB

Selasa, 27 Oktober 2026 | 22:18

Menlu RI dan Singapura Bertemu, Bahas Penindakan Korporasi Pelaku Karhutla

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:47

Lula dan Prabowo dalam Angka juga Cerita

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:30

Sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Tonggak Persatuan Bangsa

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:22

Dari Vietnam, Gus Lilur Desak KPK Usut Dugaan Politik Uang Muktamar NU

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:21

BRIN Percepat Uji Klinis 19 Kandidat Obat Herbal Menuju Fitofarmaka

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:16

Koperasi Jadi Motor Ekonomi Desa di Era Prabowo-Gibran

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:12

BCA Catat Laba Bersih Rp45,2 Triliun, Naik 4,2 Persen

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:05

Daftar Peringkat Ballon d'Or 2026: Harry Kane Juara, Messi Posisi Kelima

Selasa, 27 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya