Berita

Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Prof Syafruddin Karimi/Instagram

Politik

Tarif Trump seperti Genosida Ekonomi

MINGGU, 03 AGUSTUS 2025 | 18:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump seperti genosida ekonomi global. Tarif resiprokal tak bedanya dengan perlakuan Zionis Israel ke rakyat Gaza.

"Seolah-olah ingin menciptakan keseimbangan perdagangan yang adil antara mitra dagang.  Namun, dalam praktiknya, adalah bentuk paling telanjang dari tarif koersif," kata Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi dalam keterangan tertulisnya, Minggu 3 Agustus 2025.

Menurut Prof Syafruddin, Trump tidak memberi ruang bagi perundingan sejajar dalam kebijakan tarif resiprokal tersebut. Sebab, seluruh negara di dunia seolah harus mematuhi kebijakan Trump.


"Hanya AS yang boleh menentukan besar kecilnya tarif, sementara negara mitra dipaksa pasif, menerima begitu saja keputusan sepihak yang diumumkan dari Gedung Putih. Ini bukan resiprositas, ini pemaksaan," kata Prof Syafruddin.

Ia mengurai, Trump sempat menjanjikan bahwa tarif tambahan bisa diturunkan, tapi syaratnya harus ada konsesi tambahan yang menguntungkan AS dan merugikan kedaulatan ekonomi negara mitra.

Bahkan, kata Prof Syafruddin, tarif 19 persen pun oleh Trump dianggap sebagai harga yang belum pantas.

"Ia masih menuntut lebih. Lebih banyak pembukaan pasar, lebih banyak pelonggaran aturan kandungan lokal, dan lebih banyak penyerahan kendali ekonomi kepada korporasi global milik AS," kata Prof Syafruddin.

"Di mata Trump, kekuatan ekonomi negara mitra adalah ancaman yang harus dilucuti perlahan-lahan melalui tarif dan tekanan diplomatik," sambungnya.

Dalam logika ini, Prof Syafruddin mengatakan, Trump menjadikan tarif sebagai senjata koersif yang mematikan. Negara mitra yang tidak patuh diberi beban tarif tinggi, ditekan agar terus memberikan konsesi, dan dihalangi untuk membangun kekuatan industrinya sendiri.

Negara yang semakin lemah, kata Prof Syafruddin, bukan diberdayakan, tetapi justru terus dilemahkan, hingga tidak lagi punya pilihan selain tunduk.  

"Ini adalah pola kekerasan ekonomi yang sangat mirip dengan praktik genosida Israel di Gaza -- membungkam kedaulatan, memutus akses pertumbuhan, dan menghilangkan daya hidup secara sistematis. Bedanya, senjatanya bukan rudal, tapi tarif," tutup Prof Syafruddin.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya