Kebohongan Jokowi Akut, Tak Bisa Diobati

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi merupakan tokoh yang sangat kontroversial, anti mainstream, dan sangat senang disorot media. Sein kanan belok kiri sudah menjadi trademarknya. 

"Bagi kebanyakan orang, itu merupakan inkonsistensi dan bentuk kebohongan akut yang tidak bisa diobati. Tetapi bagi pengagumnya, itu adalah strategi politik yang halal," kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 3 Agustus 2025.

Menurut Buni Yani, Jokowi tidak henti-hentinya memperlebar area permusuhan. Setelah 10 tahun merusak republik dengan berbagai macam kebohongan dan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, Jokowi bukannya tobat dan meminta maaf kepada rakyat, malah semakin menjadi-jadi menebarkan permusuhan dan membuat kerusakan.

"Terakhir Jokowi melontarkan pernyataan yang memicu perlawanan dari Partai Demokrat," kata Buni Yani.

Kata Jokowi, ada orang besar dengan agenda politik di balik semakin intensifnya penyelidikan mengenai ijazah palsunya. Relawannya memperjelas pernyataan Jokowi itu. Yang dimaksud adalah seorang tokoh dari partai berwarna biru yang ingin anaknya menggantikan Gibran Rakabuming Raka menjadi wapres.

"Pernyataan ini sudah secara spesifik mengarah ke SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Tidak ada tokoh lain dengan kriteria seperti demikian," kata Buni Yani.

Karena merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan, lanjut Buni Yani, kontan kader-kader Partai Demokrat bereaksi keras. Kader partai berwarna biru itu menyerang balik Jokowi dan pendukungnya. 

"Reaksi keras ini bukanlah hal baru. Dulu ketika Partai Demokrat mau direbut Moeldoko juga melakukan hal yang sama," kata Buni Yani.

Perlawanan Partai Demokrat ke Jokowi sangat bisa dimengerti. Karena bila tuduhan Jokowi itu benar bahwa perkara ijazah palsunya yang sudah berbulan-bulan ini menjadi isu nasional adalah pekerjaan SBY, maka itu artinya Jokowi adalah korban kejahatan pihak lain. 

"Bila Jokowi adalah korban, artinya Jokowi ingin mengatakan ijazahnya adalah asli. Ini murni perkara politik, bukan hukum," kata Buni Yani.