Berita

Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto/Net

Politik

Negosiasi Tarif AS Dikawal Langsung Presiden Prabowo

JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Proses negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap RI yang berhasil ditekan dari 32 persen menjadi 19 persen dikawal langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bercerita mengenai peran sentral Presiden Prabowo dalam negosiasi dagang sejak kebijakan tarif baru tersebut diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025.

Airlangga menyebut Prabowo langsung mengambil inisiatif dengan memerintahkan agar Indonesia mengirimkan respons resmi kepada Washington.


"Pak Presiden meminta Indonesia untuk berkirim surat. Seluruhnya dibaca oleh Pak Presiden apa yang responsnya kita dan itu langsung dikirim ke White House," ujar Airlangga dalam video wawancara di YouTube, pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Airlangga, yang juga memimpin tim negosiasi lintas kementerian/lembaga, mengungkapkan bahwa Prabowo turut memantau langsung setiap perkembangan dan bahkan memberi arahan untuk menyiapkan tawaran khusus dalam bentuk "menu paket dagang" kepada AS.

"Istilahnya Pak Presiden adalah 'menu pak pok'. Jadi trade-nya dibikin fair and square. Berapa yang Amerika merasa defisit dengan Indonesia, pak Presiden mau langsung merespons yang 19 miliar Dolar AS saja dalam bentuk komersial," jelas Airlangga.

Negosiasi ini berjalan seiring dengan pembahasan dagang Indonesia bersama OECD dan Uni Eropa dalam kerangka CEPA. Namun, kata Airlangga fokus tertuju pada bagaimana memenuhi permintaan AS agar tarif ekspor Indonesia yang semula dikenakan 32 persen bisa ditekan.

Airlangga mengklaim keberhasilan penurunan tarif hingga 19 persen tak lepas dari kepatuhan dokumen Indonesia dan kelengkapan tanggapan yang dikirim ke AS. Bahkan sebelum tenggat 9 April, surat dari Indonesia sudah lebih dulu mendarat di Washington.

"Indonesia dianggap paling comply (patuh). Artinya, mulai dari kita bersurat itu sebelum 9 April. Jadi sebelum deadline mereka sudah terima surat dari Indonesia. Kemudian sudah ada kunjungan dari tim ke White House. Dan kita sudah walk through all the document (meninjau seluruh dokumen)," ungkapnya.

"Indonesia dianggap paling patuh. Kami sudah dua kali menyampaikan tawaran secara resmi, baik tertulis maupun melalui pertemuan daring dengan pihak AS, termasuk dengan Jamieson Greer," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi telepon antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump menjadi penentu akhir kesepakatan tersebut.

"Mengenai tarif Pak Presiden, dua Presiden ini yang memutuskan. Jadi kuncinya 19 persen ini akhirnya finalnya ada di percakapan telepon itu," kata Airlangga.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya