Berita

Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto/Net

Politik

Negosiasi Tarif AS Dikawal Langsung Presiden Prabowo

JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Proses negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap RI yang berhasil ditekan dari 32 persen menjadi 19 persen dikawal langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bercerita mengenai peran sentral Presiden Prabowo dalam negosiasi dagang sejak kebijakan tarif baru tersebut diumumkan Presiden Donald Trump pada 2 April 2025.

Airlangga menyebut Prabowo langsung mengambil inisiatif dengan memerintahkan agar Indonesia mengirimkan respons resmi kepada Washington.


"Pak Presiden meminta Indonesia untuk berkirim surat. Seluruhnya dibaca oleh Pak Presiden apa yang responsnya kita dan itu langsung dikirim ke White House," ujar Airlangga dalam video wawancara di YouTube, pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Airlangga, yang juga memimpin tim negosiasi lintas kementerian/lembaga, mengungkapkan bahwa Prabowo turut memantau langsung setiap perkembangan dan bahkan memberi arahan untuk menyiapkan tawaran khusus dalam bentuk "menu paket dagang" kepada AS.

"Istilahnya Pak Presiden adalah 'menu pak pok'. Jadi trade-nya dibikin fair and square. Berapa yang Amerika merasa defisit dengan Indonesia, pak Presiden mau langsung merespons yang 19 miliar Dolar AS saja dalam bentuk komersial," jelas Airlangga.

Negosiasi ini berjalan seiring dengan pembahasan dagang Indonesia bersama OECD dan Uni Eropa dalam kerangka CEPA. Namun, kata Airlangga fokus tertuju pada bagaimana memenuhi permintaan AS agar tarif ekspor Indonesia yang semula dikenakan 32 persen bisa ditekan.

Airlangga mengklaim keberhasilan penurunan tarif hingga 19 persen tak lepas dari kepatuhan dokumen Indonesia dan kelengkapan tanggapan yang dikirim ke AS. Bahkan sebelum tenggat 9 April, surat dari Indonesia sudah lebih dulu mendarat di Washington.

"Indonesia dianggap paling comply (patuh). Artinya, mulai dari kita bersurat itu sebelum 9 April. Jadi sebelum deadline mereka sudah terima surat dari Indonesia. Kemudian sudah ada kunjungan dari tim ke White House. Dan kita sudah walk through all the document (meninjau seluruh dokumen)," ungkapnya.

"Indonesia dianggap paling patuh. Kami sudah dua kali menyampaikan tawaran secara resmi, baik tertulis maupun melalui pertemuan daring dengan pihak AS, termasuk dengan Jamieson Greer," sambungnya.

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi telepon antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump menjadi penentu akhir kesepakatan tersebut.

"Mengenai tarif Pak Presiden, dua Presiden ini yang memutuskan. Jadi kuncinya 19 persen ini akhirnya finalnya ada di percakapan telepon itu," kata Airlangga.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya