Amnesti Hasto Picu Keretakan Jokowi-Prabowo

Pemberian amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dikomentari Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA.

Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya sekadar keputusan hukum, melainkan memiliki dimensi politik yang kompleks dan strategi Presiden.

"Isu kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP oleh kekuasaan Jokowi menjadi stigma dikalangan pengurus partai banteng moncong putih pimpinan Megawati Soekarno Putri," kata Anas kepada redaksi, Jumat, 1 Agustus 2025.

Dia pun menyakini terdapat proses lobi politik di antara PDIP dengan pemerintah. Anas memprediksi, setelah Hasto bebas, kemungkinan besar PDIP akan segera merapat ke kabinet. 

Jika ini kejadian, maka Prabowo mencetak sejarah di mana semua partai politik di parlemen mendukung pemerintahan presiden terpilih, sehingga kebijakan strategis bisa berjalan baik.

“Saat ini, Gerindra dan PDIP tampaknya aktif menjalin komunikasi. PDIP juga terlihat berupaya melobi Prabowo terkait kasus Hasto dan berusaha membangun citra sebagai partai yang tidak bersikap anti-pemerintah di mata publik,” jelas Anas.

Di sisi lain, Anas membaca amnesti Hasto juga akan menimbulkan persoalan baru yakni awal keretakan hubungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Narasi tahanan politik yang dibangun Hasto Kristiyanto itu sukses sehingga mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto," jelasnya.