Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (depan paling kiri) mengumumkan hasil pembahasan bersama pemerintah tentang abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristiyanto di gedung parlemen, Jakarta, Kamis 31 Juli 2025. Foto RMOL.

Politik

Dasco Dalang Cerdas Abolisi Lembong-Amnesti Hasto

JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 07:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka babak baru dalam strategi rekonsiliasi nasional.

"Bukan sekadar keputusan legal tetapi juga simbol politik bahwa Prabowo sedang menegaskan arah pemerintahannya ke depan: merangkul, bukan memukul," kata Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Jumat 8 Agustus 2025.

Langkah monumental Prabowo, sebut Anto, tak lepas dari peran kunci politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, sosok yang selama ini menjadi penghubung penting antara kekuatan politik yang selama Pemilu 2024 saling berseberangan.


Tidak hanya sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco juga sebagai arsitek komunikasi lintas partai dan aktor penting dalam konsolidasi elite nasional pascapemilu.

Langkah abolisi yang diberikan kepada Lembong, Co-Captain Tim Pemenangan Anies-Muhaimin yang pernah keras mengkritik kebijakan Prabowo, menjadi indikasi bahwa Prabowo tidak memandang lawan politik sebagai musuh yang harus dibinasakan. Sebaliknya, Prabowo menilai kompetisi politik sebagai dinamika demokrasi yang harus dijembatani oleh pemimpin negarawan.

Sementara itu, amnesti bagi Hasto yang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan obstruction of justice menunjukkan bahwa Prabowo membuka ruang dialog politik dengan PDIP, rival terbesarnya dalam pemilu. Ini bisa diartikan sebagai gestur simbolik bahwa masa kompetisi telah berakhir, dan saatnya membangun bersama.

Anto mengungkapkan, meski keputusan abolisi dan amnesti secara formal berada di tangan presiden, namun dinamika politik di balik layar kerap melibatkan pertimbangan tim kecil yang sangat berpengaruh. Dalam hal ini, kata dia, nama Sufmi Dasco Ahmad patut disebut sebagai 'penata langkah damai.' 

"Jangan melihat abolisi dan amnesti sebagai upaya mengintervensi hukum. Justru ini adalah jalan hukum yang sah, dan digunakan untuk tujuan stabilitas dan harmoni bangsa. Dasco menurut saya paham betul etika dan manuver di antara garis ini," kata Anto. 

"Kita bisa menyebutnya sebagai maestro tak terlihat. Ia bekerja tenang tapi terukur. Jika rekonsiliasi ini berhasil maka Dasco adalah salah satu dalang cerdas di belakang layar. Perannya bukan hanya teknis tapi juga konseptual," tukasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya