Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (depan paling kiri) mengumumkan hasil pembahasan bersama pemerintah tentang abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto Kristiyanto di gedung parlemen, Jakarta, Kamis 31 Juli 2025. Foto RMOL.

Politik

Dasco Dalang Cerdas Abolisi Lembong-Amnesti Hasto

JUMAT, 01 AGUSTUS 2025 | 07:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka babak baru dalam strategi rekonsiliasi nasional.

"Bukan sekadar keputusan legal tetapi juga simbol politik bahwa Prabowo sedang menegaskan arah pemerintahannya ke depan: merangkul, bukan memukul," kata Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Jumat 8 Agustus 2025.

Langkah monumental Prabowo, sebut Anto, tak lepas dari peran kunci politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, sosok yang selama ini menjadi penghubung penting antara kekuatan politik yang selama Pemilu 2024 saling berseberangan.


Tidak hanya sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco juga sebagai arsitek komunikasi lintas partai dan aktor penting dalam konsolidasi elite nasional pascapemilu.

Langkah abolisi yang diberikan kepada Lembong, Co-Captain Tim Pemenangan Anies-Muhaimin yang pernah keras mengkritik kebijakan Prabowo, menjadi indikasi bahwa Prabowo tidak memandang lawan politik sebagai musuh yang harus dibinasakan. Sebaliknya, Prabowo menilai kompetisi politik sebagai dinamika demokrasi yang harus dijembatani oleh pemimpin negarawan.

Sementara itu, amnesti bagi Hasto yang saat ini terjerat kasus hukum terkait dugaan obstruction of justice menunjukkan bahwa Prabowo membuka ruang dialog politik dengan PDIP, rival terbesarnya dalam pemilu. Ini bisa diartikan sebagai gestur simbolik bahwa masa kompetisi telah berakhir, dan saatnya membangun bersama.

Anto mengungkapkan, meski keputusan abolisi dan amnesti secara formal berada di tangan presiden, namun dinamika politik di balik layar kerap melibatkan pertimbangan tim kecil yang sangat berpengaruh. Dalam hal ini, kata dia, nama Sufmi Dasco Ahmad patut disebut sebagai 'penata langkah damai.' 

"Jangan melihat abolisi dan amnesti sebagai upaya mengintervensi hukum. Justru ini adalah jalan hukum yang sah, dan digunakan untuk tujuan stabilitas dan harmoni bangsa. Dasco menurut saya paham betul etika dan manuver di antara garis ini," kata Anto. 

"Kita bisa menyebutnya sebagai maestro tak terlihat. Ia bekerja tenang tapi terukur. Jika rekonsiliasi ini berhasil maka Dasco adalah salah satu dalang cerdas di belakang layar. Perannya bukan hanya teknis tapi juga konseptual," tukasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya