Indonesia Hadapi Potensi Depopulasi Lebih Cepat

Indonesia menghadapi potensi depopulasi lebih cepat dari perkiraan global. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta diproyeksikan mengalami penurunan jumlah penduduk mulai 2026, jauh sebelum prediksi nasional tahun 2064. 

Hal ini mengemuka dalam seminar bertajuk "Dari Penurunan Fertilitas ke Depopulasi” yang digelar Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) dalam rangkaian acara peringatan 61 tahun berdirinya LD FEB UI. 

Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi transisi demografi dari menurunnya angka kelahiran hingga risiko depopulasi, sebagai fondasi untuk memahami tantangan pensiun dan penuaan populasi di masa depan.

Seminar dibuka oleh Kepala Lembaga Demografi FEB UI I Dewa Gede Karma Wisana dan dilanjutkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto sebagai keynote speaker. 

Dalam paparannya yang berjudul “From Lowering Fertility to Anticipating Depopulation: A Long-Term View of Indonesia”,  Bonivasius menyampaikan bahwa angka fertilitas Indonesia terus menurun dan diperkirakan mencapai 2,0 pada 2035. 

“Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi, kita akan menghadapi tantangan serius pada struktur penduduk, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan,” kata Bonivasius dikutip Kamis 31 Juli 2025.

BKKBN mengusung strategi kebijakan “No More One Size Fits All” untuk mengelola fertilitas sesuai karakteristik wilayah. Di daerah dengan angka kelahiran tinggi, fokus kebijakan adalah pengendalian kelahiran melalui penguatan program KB. 

Di wilayah dengan TFR moderat, kebijakan diarahkan untuk mempertahankan tingkat kelahiran yang seimbang. Sementara di wilayah dengan TFR rendah, langkah pencegahan penurunan berkelanjutan dilakukan melalui insentif keluarga, kebijakan migrasi, dan pemberdayaan lansia. 

Selain itu, BKKBN menjalankan program Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dan SIDAYA (Lansia Berdaya) untuk mendukung keluarga muda dan mempersiapkan layanan bagi penduduk lansia.

“Depopulasi bukan ancaman yang harus ditakuti, tetapi tantangan yang harus diantisipasi. Dengan kebijakan yang tepat, kita dapat menjaga keseimbangan jumlah dan kualitas penduduk demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan,” kata Bonivasius.


Isu childless akibat infertilitas juga menjadi sorotan utama. Data menunjukkan, 10–15 persen pasangan di Indonesia mengalami infertilitas, yang dapat memengaruhi kualitas hidup, hubungan rumah tangga, dan kesehatan mental.

Dalam forum Policy Dialog, dr. Riyan Hari Kurniawan (Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi) dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RSCM, menekankan bahwa gangguan kesuburan dapat diatasi melalui pendekatan medis (obat pemicu ovulasi, inseminasi, dan IVF) maupun kebijakan pendukung seperti cuti melahirkan bagi suami istri dan baby bonus. 

“Gangguan kesuburan bukan akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang tepat, banyak pasangan dapat mewujudkan keinginan memiliki anak,” kata dr. Riyan.

Namun tantangan masih besar, dimana fasilitas layanan fertilitas di Indonesia belum merata, biaya obat dan teknologi relatif mahal, dan dukungan pembiayaan belum mencakup BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, dr. Riyan mendorong agar infertilitas diakui sebagai penyakit sehingga pengobatannya dapat ditanggung BPJS dan asuransi kesehatan.

Selain penanganan, pencegahan juga penting. Edukasi prakonsepsi dan persiapan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) perlu diperkuat untuk melahirkan generasi berkualitas. 

"Setiap perempuan berhak atas kesehatan reproduksi. Mengatasi childless adalah bagian penting dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan demografi Indonesia,” kata dr. Riyan.