Berita

Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Julie Collins/RMOL

Dunia

Australia Siap Dukung Swasembada dan Program Makanan Bergizi Presiden Prabowo

KAMIS, 31 JULI 2025 | 14:38 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Australia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang pangan dan perdagangan dengan Indonesia, khususnya dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut ditandai dengan kunjungan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Julie Collins ke RI sebagai bagian dari tindak lanjut pertemuan antara Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2025.

"Kami ingin melanjutkan hubungan baik kami untuk dapat mendukung Indonesia menuju swasembada. Kami tahu betapa pentingnya program makanan bergizi bagi Presiden Prabowo, dan kami akan terus memberikan keahlian, pengetahuan, dan saran kami kepada Indonesia," kata Collins kepada wartawan di Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025.


Collins mengatakan kunjungan ini menandai kembalinya Australia dalam kerjasama secara langsung. Ia sendiri telah melakukan pertemuan dengan beberapa menteri di dalam negeri.

“Saya sudah bertemu dengan Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Pangan, dan Menteri Perikanan dan Kehutanan Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan dagang yang sangat baik, dan kami ingin melanjutkannya, hubungan ini sangat penting bagi Australia,” ujarnya.

Menurut Collins, Indonesia merupakan mitra dagang utama Australia dalam ekspor produk pertanian seperti gandum dan sapi hidup.

"Kami juga belajar dari (Indonesia) pada saat yang sama, dan hubungan dua arah ini sungguh sangat penting. Kami adalah negara yang sangat bersahabat, kami adalah tetangga yang sangat dekat, dan kami ingin melanjutkan hubungan baik ini," tuturnya.

Adapun nilai perdagangan dua arah antara Indonesia dan Australia tercatat mencapai 5,5 miliar Dolar Australia (Rp58 triliun) pada tahun fiskal 2023-2024.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya