BARU sehari diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara virtual, dengan layar LED segede papan nama dan semangat yang dikemas sedemikian rupa, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Pucangan, Montong, Tuban, Jawa Timur mendadak tutup. Lampu-lampunya gelap.
Barang-barang diangkut, etalase dibungkus, banner dicopot, bahkan foto presiden ikut diturunkan. Suasananya mirip habis pesta hajatan yang ternyata belum lunas. Tinggal janur melengkung, utangnya nyangkut, urusan jadi panjang.
Kalau koperasi itu manusia, barangkali ia akan menulis status: “Baru semalem diresmikan, paginya ditinggal. Rasanya kayak dijadiin pelarian.” Maka orang pun bertanya, koperasi itu dari rakyat, atau untuk rakyat yang sudah dirancang?
Secara historis dan ideologis, koperasi sejatinya entitas bisnis buah dari inisiatif warga. Ia tumbuh dari kesadaran bersama: “Kita lemah sendiri, tapi kuat kalau bareng-bareng.” Ini sejalan dengan semangat gotong-royong, tapi dengan bumbu bisnis yang gurih.
Mohammad Hatta menyebut koperasi sebagai “usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong.” Bukan semangat disetir elite, apalagi semangat kampanye semi-laten yang hadir di podium-podium kampanye.
Namun, yang terjadi kini justru sebaliknya. Alih-alih
bottom up, koperasi-koperasi zaman now malah muncul dengan pola
top up alias
top down, disuntik dari atas, lalu dijadikan etalase politik. Dan kalau sudah selesai upacara, tinggal
top out. Kosong. Lengang.
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Tuban itu pun seolah sinetron tanpa rating. Padahal itu proyek percontohan. Artinya, ia diseleksi dan terpilih untuk dijadikan etalase. Layaknya kue ulang tahun yang dibuat bukan untuk dimakan, tapi buat difoto lalu diunggah.
Tapi sayangnya, begitu kamera mati, mitra strategisnya, yakni Pondok Pesantren Sunan Drajat, angkat kaki. Bukan karena tak cinta, tapi karena tak disebut namanya dalam acara yang menghadirkan penguasa tertinggi negeri. Sakitnya tuh di manajemen!
Pihak pesantren sudah berniat baik membela KDMP yang hanya boleh dimiliki pihak desa. Mereka sejak awal mendampingi: dari legalitas, renovasi, logistik, hingga SDM. Tapi saat acara digelar, namanya lenyap. Yang disebut malah nama baik BUMN dan PT Pupuk Indonesia.
Padahal, menurut Gus Anas yang mewakili pesantren, dukungan dari nama-nama baru itu nihil. Pihaknya cabut bukan karena “minta disanjung” tapi soal etika kolaborasi. Kalau yang kerja A, tapi yang disebut B, maka ini bukan koperasi, ini ko-persiapan manipulatif.
Netizen pun bersuara, dan suara mereka lebih pedas dari sambal Roa: “Kayak proyek traktor era Jokowi, habis dibagiin, traktor ditarik.” Ada pula yang bilang: “Koperasi selalu digandeng politik, akhirnya jadi alat politik, bukan alat bantu memajukan ekonomi rakyat.”
Sosiolog Jean Baudrillard mungkin akan menyebut koperasi seperti ini sebagai simulakra, sebuah citra tanpa realita. Ia tampak seperti koperasi, ada plang, ada kasir, ada sembako. Tapi ia tidak lahir dari komunitas. Tidak tumbuh dari kebutuhan. Tidak punya akar.
Dalam kajian ilmiah, koperasi yang sukses, dari Mondragon di Spanyol hingga koperasi pertanian di Jepang, lahir dari kebutuhan organik komunitas. Mereka dibangun karena kebutuhan nyata: pangan, modal, akses pasar. Ada partisipasi aktif, bukan partisipasi selfie.
Sementara koperasi yang lahir dari inisiatif elite sering gagal karena:
–
Top down, bukan partisipatif. Warga jadi penonton, bukan aktor.
– Minim edukasi dan pendampingan. Tak semua orang bisa langsung paham koperasi. Butuh proses belajar.
– Orientasi politis sesaat. Dibuat demi pencitraan atau proyek “seremonial”.
– Model bisnis tidak berkelanjutan. Barang disuplai instan, mitra tak dilibatkan, ekosistem rapuh.
KDMP yang ditinggal sesaat itu adalah gejala sistemik dari model pembangunan yang terlalu politis. Gantilah “koperasi” dengan “klinik”, “apotek”, atau “SPBU rakyat”, selama ia lahir bukan dari kebutuhan komunitas dan tanpa akar, maka yang tumbuh hanyalah papan nama.
Koperasi yang ideal adalah tempat warga belajar bersama, menabung, bertransaksi, dan menyusun masa depan bersama. Bukan panggung pentas bagi para penumpang gelap, yang nongol saat kamera nyala, lalu hilang ketika listrik padam.
Koperasi itu institusi kepercayaan. Sekali dikhianati, akan lama pulihnya. Jangan sampai warga makin skeptis, lalu berkata: “Udahlah, koperasi itu bohong semua.” Ini berbahaya. Karena kalau koperasi gagal, maka jalan menuju keadilan ekonomi rakyat pun bisa makin jauh.
KDMP di Tuban itu mungkin sudah bubar, tapi pelajarannya belum selesai. Kalau mau membangun koperasi, jangan mulai dari pidato presiden. Mulailah dari warung kecil di desa, dari kelompok ibu-ibu arisan, dari petani yang ingin jual gabah tanpa dipermainkan tengkulak.
Dan sebelum meresmikan apapun, pastikan dulu: apakah koperasi ini hasil kerja warga, atau hasil kerja para desainer program yang belum tentu ngerti arti gotong royong? Karena kalau tidak, yang kita bangun hanyalah koperasi papan nama. Sekejap gebyar, lalu bubar.
Penulis adalah Wartawan Senior
