Berita

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fatimah Tania Nadira Alatas/Net

Nusantara

Idealnya Sekolah Swasta Gratis di Setiap Kecamatan

KAMIS, 31 JULI 2025 | 03:34 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Distribusi Program Sekolah Swasta Gratis di wilayah DKI Jakarta masih terjadi ketimpangan. Pasalnya, uji coba di 40 sekolah oleh Pemprov DKI Jakarta belum merata di masing-masing kecamatan.


Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fatimah Tania Nadira Alatas mengatakan, idealnya di tiap kecamatan terdapat satu sekolah swasta gratis. Khususnya sekolah yang bisa diakses oleh masyarakat menengah ke bawah.

“Program sekolah gratis ini baik, tapi harus dijalankan secara adil dan merata,” ujar Tania dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Kamis 31 Juli 2025.

“Program sekolah gratis ini baik, tapi harus dijalankan secara adil dan merata,” ujar Tania dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Kamis 31 Juli 2025.

“Masalah sekolah, baik SMP maupun SMA, adalah hal yang sangat penting dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,”  sambungnya.

Di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Jakarta Timur, ungkap Tania, hanya terdapat satu sekolah swasta gratis. Yakni, SMKS Laboratorium Jakarta, Pondok Kopi, Jakarta Timur.

Sementara di kecamatan lain mendapatkan lebih dari satu sekolah.

“Di Kecamatan Kramatjati, tidak ada SMA Negeri sama sekali. Warga terpaksa menyekolahkan anak di sekolah swasta yang biayanya cukup mahal,” kata Tania.

Untuk itu, Tania mendorong Dinas Pendidikan mengevaluasi menyeluruh terkait kebijakan sekolah gratis. Terutama dalam pengembangan strategi yang lebih inklusif.

“Ini penting sekali. Masalah akses terhadap sekolah, khususnya SMP dan SMA, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan ke depan,” pungkas Tania.




Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya