Berita

Adik pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Yo Jong/Net

Dunia

Korut Tolak Rekonsiliasi, Sebut Pemerintahan Korsel Berkhayal

SENIN, 28 JULI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Korea Utara secara tegas menolak berbagai upaya diplomatik terbaru dari Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan antar-Korea. 

Pernyataan keras itu disampaikan oleh Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim menyatakan bahwa Pyongyang tidak tertarik menjalin kontak dengan Seoul, tak peduli seberapa besar gestur kebijakan yang diajukan pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.


“Kami tidak peduli siapa yang terpilih sebagai presiden atau kebijakan apa yang sedang ditempuh di Korea Selatan, dan oleh karena itu, belum melakukan penilaian apa pun terkait hal tersebut,” ujar Kim.

Pernyataan tersebut bertajuk “Hubungan DPRK-ROK Telah Sepenuhnya Melampaui Zona Waktu Konsep Homogen” dan menandai komentar resmi pertama Pyongyang terhadap pemerintahan baru Seoul. 

Kim menyoroti kebijakan Seoul yang menangguhkan siaran pengeras suara anti-Korea Utara, menghentikan penyebaran selebaran, dan membuka peluang tur warga Korsel ke Korea Utara.

Ia menolak seluruh langkah itu sebagai hal remeh yang tidak pantas diapresiasi.

“Semua ini adalah momok yang mereka undang secara sukarela dan oleh karena itu, ini adalah masalah mereka sendiri dan tidak lebih dari sekadar pembalikan yang dapat dibatalkan dari apa yang seharusnya tidak mereka lakukan sejak awal,” tegas Kim.

“Dengan kata lain, ini bukanlah karya yang layak diapresiasi," tambahnya.

Ia juga menyebut pemerintahan Lee tengah berkhayal, menanggapi spekulasi bahwa Kim Jong-un mungkin diundang ke KTT APEC yang akan datang di Gyeongju.

Menanggapi pernyataan Menteri Unifikasi Korea Selatan Jong Tong-yong, yang mengusulkan era baru dialog dan rekonsiliasi, Kim mencemooh pendekatan itu sebagai warisan dari "semangat unifikasi yang telah mati".

"Posisi Korea Selatan tidak dapat diubah karena fakta menunjukkan bahwa ia telah menetapkan tugas zaman ini, yaitu operasi normal Kementerian Unifikasi yang harus dibubarkan, seiring dengan kenyataan bahwa hubungan antarnegara telah ditetapkan secara permanen di Semenanjung Korea,” ucap Kim.

Dalam nada yang lebih tajam, ia menuduh Seoul masih terperangkap dalam ilusi perdamaian sambil tetap menjalin hubungan erat dengan Washington.

“Terlepas dari sejarah rezim-rezim Korea Selatan yang berkuasa, otoritas Korea Selatan mengeluarkan pernyataan manis seperti meredakan ketegangan. Namun, kepercayaan buta mereka terhadap aliansi Korea Selatan-AS dan upaya mereka untuk berkonfrontasi dengan Korea Utara tidak jauh berbeda dengan pendahulu mereka,” kata Kim.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya