Berita

Adik pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Yo Jong/Net

Dunia

Korut Tolak Rekonsiliasi, Sebut Pemerintahan Korsel Berkhayal

SENIN, 28 JULI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Korea Utara secara tegas menolak berbagai upaya diplomatik terbaru dari Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan antar-Korea. 

Pernyataan keras itu disampaikan oleh Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim menyatakan bahwa Pyongyang tidak tertarik menjalin kontak dengan Seoul, tak peduli seberapa besar gestur kebijakan yang diajukan pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.


“Kami tidak peduli siapa yang terpilih sebagai presiden atau kebijakan apa yang sedang ditempuh di Korea Selatan, dan oleh karena itu, belum melakukan penilaian apa pun terkait hal tersebut,” ujar Kim.

Pernyataan tersebut bertajuk “Hubungan DPRK-ROK Telah Sepenuhnya Melampaui Zona Waktu Konsep Homogen” dan menandai komentar resmi pertama Pyongyang terhadap pemerintahan baru Seoul. 

Kim menyoroti kebijakan Seoul yang menangguhkan siaran pengeras suara anti-Korea Utara, menghentikan penyebaran selebaran, dan membuka peluang tur warga Korsel ke Korea Utara.

Ia menolak seluruh langkah itu sebagai hal remeh yang tidak pantas diapresiasi.

“Semua ini adalah momok yang mereka undang secara sukarela dan oleh karena itu, ini adalah masalah mereka sendiri dan tidak lebih dari sekadar pembalikan yang dapat dibatalkan dari apa yang seharusnya tidak mereka lakukan sejak awal,” tegas Kim.

“Dengan kata lain, ini bukanlah karya yang layak diapresiasi," tambahnya.

Ia juga menyebut pemerintahan Lee tengah berkhayal, menanggapi spekulasi bahwa Kim Jong-un mungkin diundang ke KTT APEC yang akan datang di Gyeongju.

Menanggapi pernyataan Menteri Unifikasi Korea Selatan Jong Tong-yong, yang mengusulkan era baru dialog dan rekonsiliasi, Kim mencemooh pendekatan itu sebagai warisan dari "semangat unifikasi yang telah mati".

"Posisi Korea Selatan tidak dapat diubah karena fakta menunjukkan bahwa ia telah menetapkan tugas zaman ini, yaitu operasi normal Kementerian Unifikasi yang harus dibubarkan, seiring dengan kenyataan bahwa hubungan antarnegara telah ditetapkan secara permanen di Semenanjung Korea,” ucap Kim.

Dalam nada yang lebih tajam, ia menuduh Seoul masih terperangkap dalam ilusi perdamaian sambil tetap menjalin hubungan erat dengan Washington.

“Terlepas dari sejarah rezim-rezim Korea Selatan yang berkuasa, otoritas Korea Selatan mengeluarkan pernyataan manis seperti meredakan ketegangan. Namun, kepercayaan buta mereka terhadap aliansi Korea Selatan-AS dan upaya mereka untuk berkonfrontasi dengan Korea Utara tidak jauh berbeda dengan pendahulu mereka,” kata Kim.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya