Berita

Adik pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Yo Jong/Net

Dunia

Korut Tolak Rekonsiliasi, Sebut Pemerintahan Korsel Berkhayal

SENIN, 28 JULI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Korea Utara secara tegas menolak berbagai upaya diplomatik terbaru dari Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan antar-Korea. 

Pernyataan keras itu disampaikan oleh Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim menyatakan bahwa Pyongyang tidak tertarik menjalin kontak dengan Seoul, tak peduli seberapa besar gestur kebijakan yang diajukan pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.


“Kami tidak peduli siapa yang terpilih sebagai presiden atau kebijakan apa yang sedang ditempuh di Korea Selatan, dan oleh karena itu, belum melakukan penilaian apa pun terkait hal tersebut,” ujar Kim.

Pernyataan tersebut bertajuk “Hubungan DPRK-ROK Telah Sepenuhnya Melampaui Zona Waktu Konsep Homogen” dan menandai komentar resmi pertama Pyongyang terhadap pemerintahan baru Seoul. 

Kim menyoroti kebijakan Seoul yang menangguhkan siaran pengeras suara anti-Korea Utara, menghentikan penyebaran selebaran, dan membuka peluang tur warga Korsel ke Korea Utara.

Ia menolak seluruh langkah itu sebagai hal remeh yang tidak pantas diapresiasi.

“Semua ini adalah momok yang mereka undang secara sukarela dan oleh karena itu, ini adalah masalah mereka sendiri dan tidak lebih dari sekadar pembalikan yang dapat dibatalkan dari apa yang seharusnya tidak mereka lakukan sejak awal,” tegas Kim.

“Dengan kata lain, ini bukanlah karya yang layak diapresiasi," tambahnya.

Ia juga menyebut pemerintahan Lee tengah berkhayal, menanggapi spekulasi bahwa Kim Jong-un mungkin diundang ke KTT APEC yang akan datang di Gyeongju.

Menanggapi pernyataan Menteri Unifikasi Korea Selatan Jong Tong-yong, yang mengusulkan era baru dialog dan rekonsiliasi, Kim mencemooh pendekatan itu sebagai warisan dari "semangat unifikasi yang telah mati".

"Posisi Korea Selatan tidak dapat diubah karena fakta menunjukkan bahwa ia telah menetapkan tugas zaman ini, yaitu operasi normal Kementerian Unifikasi yang harus dibubarkan, seiring dengan kenyataan bahwa hubungan antarnegara telah ditetapkan secara permanen di Semenanjung Korea,” ucap Kim.

Dalam nada yang lebih tajam, ia menuduh Seoul masih terperangkap dalam ilusi perdamaian sambil tetap menjalin hubungan erat dengan Washington.

“Terlepas dari sejarah rezim-rezim Korea Selatan yang berkuasa, otoritas Korea Selatan mengeluarkan pernyataan manis seperti meredakan ketegangan. Namun, kepercayaan buta mereka terhadap aliansi Korea Selatan-AS dan upaya mereka untuk berkonfrontasi dengan Korea Utara tidak jauh berbeda dengan pendahulu mereka,” kata Kim.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya