Berita

Adik pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Yo Jong/Net

Dunia

Korut Tolak Rekonsiliasi, Sebut Pemerintahan Korsel Berkhayal

SENIN, 28 JULI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Korea Utara secara tegas menolak berbagai upaya diplomatik terbaru dari Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan antar-Korea. 

Pernyataan keras itu disampaikan oleh Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim menyatakan bahwa Pyongyang tidak tertarik menjalin kontak dengan Seoul, tak peduli seberapa besar gestur kebijakan yang diajukan pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.


“Kami tidak peduli siapa yang terpilih sebagai presiden atau kebijakan apa yang sedang ditempuh di Korea Selatan, dan oleh karena itu, belum melakukan penilaian apa pun terkait hal tersebut,” ujar Kim.

Pernyataan tersebut bertajuk “Hubungan DPRK-ROK Telah Sepenuhnya Melampaui Zona Waktu Konsep Homogen” dan menandai komentar resmi pertama Pyongyang terhadap pemerintahan baru Seoul. 

Kim menyoroti kebijakan Seoul yang menangguhkan siaran pengeras suara anti-Korea Utara, menghentikan penyebaran selebaran, dan membuka peluang tur warga Korsel ke Korea Utara.

Ia menolak seluruh langkah itu sebagai hal remeh yang tidak pantas diapresiasi.

“Semua ini adalah momok yang mereka undang secara sukarela dan oleh karena itu, ini adalah masalah mereka sendiri dan tidak lebih dari sekadar pembalikan yang dapat dibatalkan dari apa yang seharusnya tidak mereka lakukan sejak awal,” tegas Kim.

“Dengan kata lain, ini bukanlah karya yang layak diapresiasi," tambahnya.

Ia juga menyebut pemerintahan Lee tengah berkhayal, menanggapi spekulasi bahwa Kim Jong-un mungkin diundang ke KTT APEC yang akan datang di Gyeongju.

Menanggapi pernyataan Menteri Unifikasi Korea Selatan Jong Tong-yong, yang mengusulkan era baru dialog dan rekonsiliasi, Kim mencemooh pendekatan itu sebagai warisan dari "semangat unifikasi yang telah mati".

"Posisi Korea Selatan tidak dapat diubah karena fakta menunjukkan bahwa ia telah menetapkan tugas zaman ini, yaitu operasi normal Kementerian Unifikasi yang harus dibubarkan, seiring dengan kenyataan bahwa hubungan antarnegara telah ditetapkan secara permanen di Semenanjung Korea,” ucap Kim.

Dalam nada yang lebih tajam, ia menuduh Seoul masih terperangkap dalam ilusi perdamaian sambil tetap menjalin hubungan erat dengan Washington.

“Terlepas dari sejarah rezim-rezim Korea Selatan yang berkuasa, otoritas Korea Selatan mengeluarkan pernyataan manis seperti meredakan ketegangan. Namun, kepercayaan buta mereka terhadap aliansi Korea Selatan-AS dan upaya mereka untuk berkonfrontasi dengan Korea Utara tidak jauh berbeda dengan pendahulu mereka,” kata Kim.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya