Berita

Adik pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Yo Jong/Net

Global

Korut Tolak Rekonsiliasi, Sebut Pemerintahan Korsel Berkhayal

SENIN, 28 JULI 2025 | 13:13 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Korea Utara secara tegas menolak berbagai upaya diplomatik terbaru dari Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan antar-Korea. 

Pernyataan keras itu disampaikan oleh Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kim menyatakan bahwa Pyongyang tidak tertarik menjalin kontak dengan Seoul, tak peduli seberapa besar gestur kebijakan yang diajukan pemerintahan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.


“Kami tidak peduli siapa yang terpilih sebagai presiden atau kebijakan apa yang sedang ditempuh di Korea Selatan, dan oleh karena itu, belum melakukan penilaian apa pun terkait hal tersebut,” ujar Kim.

Pernyataan tersebut bertajuk “Hubungan DPRK-ROK Telah Sepenuhnya Melampaui Zona Waktu Konsep Homogen” dan menandai komentar resmi pertama Pyongyang terhadap pemerintahan baru Seoul. 

Kim menyoroti kebijakan Seoul yang menangguhkan siaran pengeras suara anti-Korea Utara, menghentikan penyebaran selebaran, dan membuka peluang tur warga Korsel ke Korea Utara.

Ia menolak seluruh langkah itu sebagai hal remeh yang tidak pantas diapresiasi.

“Semua ini adalah momok yang mereka undang secara sukarela dan oleh karena itu, ini adalah masalah mereka sendiri dan tidak lebih dari sekadar pembalikan yang dapat dibatalkan dari apa yang seharusnya tidak mereka lakukan sejak awal,” tegas Kim.

“Dengan kata lain, ini bukanlah karya yang layak diapresiasi," tambahnya.

Ia juga menyebut pemerintahan Lee tengah berkhayal, menanggapi spekulasi bahwa Kim Jong-un mungkin diundang ke KTT APEC yang akan datang di Gyeongju.

Menanggapi pernyataan Menteri Unifikasi Korea Selatan Jong Tong-yong, yang mengusulkan era baru dialog dan rekonsiliasi, Kim mencemooh pendekatan itu sebagai warisan dari "semangat unifikasi yang telah mati".

"Posisi Korea Selatan tidak dapat diubah karena fakta menunjukkan bahwa ia telah menetapkan tugas zaman ini, yaitu operasi normal Kementerian Unifikasi yang harus dibubarkan, seiring dengan kenyataan bahwa hubungan antarnegara telah ditetapkan secara permanen di Semenanjung Korea,” ucap Kim.

Dalam nada yang lebih tajam, ia menuduh Seoul masih terperangkap dalam ilusi perdamaian sambil tetap menjalin hubungan erat dengan Washington.

“Terlepas dari sejarah rezim-rezim Korea Selatan yang berkuasa, otoritas Korea Selatan mengeluarkan pernyataan manis seperti meredakan ketegangan. Namun, kepercayaan buta mereka terhadap aliansi Korea Selatan-AS dan upaya mereka untuk berkonfrontasi dengan Korea Utara tidak jauh berbeda dengan pendahulu mereka,” kata Kim.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya