Berita

Presiden ke-7 Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Ngaco soal Tuduhan Kekuatan Besar di Balik Polemik Ijazah Palsu

SENIN, 28 JULI 2025 | 02:50 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi yang menyebut ada kekuatan besar yang memainkan isu dugaan ijazah palsu dirinya merupakan kalimat ngaco.

Demikian penegasan pakar telematika yang menjadi salah satu terlapor kasus ijazah palsu, Roy Suryo melalui keterangan tertulisnya, dikutip Senin 28 Juli 2025.

"Tuduhan itu tanpa dasar dan analisis yang jelas alias sembrono, khas Jokowi yang dikenal dengan istilah 'sein kiri belok kanan'," kata Roy.


Roy menyesalkan pernyataan Jokowi tersebut kemudian digoreng di berbagai media -- baik mainstream TV, radio, cetak, online maupun Alternatif, termasuk kanal-kanal YouTube -- oleh beberapa pendukung Jokowi.

"Sebuah penggiringan ke ranah politik yang sangat kampungan alias kasar dari perkara ijazah palsu yang sebenarnya sangat simpel namun dibuat rumit," kata Roy.

Menurut Roy, kasus ijazah ini sangat simpel apabila aslinya memang ada, namun menjadi rumit kalau tidak ada aslinya.

Karena hal itu sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 2, pejabat publik dikecualikan dari pengecualian Pasal 17 ayat h, artinya.

"Sekali lagi kalau memang ada aslinya tinggal ditunjukkam saja beres, tidak usah terlalu banyak tingkah sampai sewa lawyer, dan tega mengkriminalisasi alias mempidanakan sesama anak bangsa," kata Roy.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu pemakzulan anaknya dan ijazah palsu dirinya. 

“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Senin 14 Juli 2025.

Namun demikian, Jokowi menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus ijazah palsu pada proses penyidikan yang berjalan.

“Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” kata Jokowi.





Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya