Berita

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet/New York Post

Global

Kamboja Diserang Thailand, Hun Manet Desak DK PBB Gelar Rapat Darurat

KAMIS, 24 JULI 2025 | 15:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, memicu kekhawatiran internasional atas stabilitas kawasan. 

Dalam perkembangan terbaru, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat menyusul serangan jet tempur F-16 yang dikerahkan Thailand pada Kamis pagi, 24 Juli 2025.

Permintaan tersebut disampaikan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, Asim Iftikhar Ahmad. Hun Manet menuding Thailand melakukan agresi militer serius yang membahayakan perdamaian regional.


"Menimbang agresi yang sangat serius baru-baru ini oleh Thailand, yang telah sangat mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, saya dengan tulus meminta Anda untuk mengadakan pertemuan mendesak Dewan Keamanan guna menghentikan agresi Thailand," tulis Hun Manet dalam suratnya, seperti dimuat AFP. 

Jet tempur F-16 milik Thailand dilaporkan mengebom target militer di wilayah Kamboja pada Kamis pagi, 24 Juli 2025.  

Menurut militer Thailand, dari enam jet F-16 yang dikerahkan untuk berjaga di perbatasan, satu di antaranya meluncurkan serangan udara ke wilayah Kamboja. 

“Kami telah menggunakan kekuatan udara terhadap target militer sesuai rencana,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Thailand, Richa Suksuwanon. 

Kementerian Pertahanan Kamboja membenarkan adanya serangan dan menyebut bahwa dua bom dijatuhkan di sebuah jalan di wilayahnya. 

“Kami mengutuk keras agresi militer yang sembrono dan brutal oleh Kerajaan Thailand terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja,” demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Kamboja.

Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Thailand memanggil pulang duta besarnya untuk Kamboja dan menyatakan akan mengusir duta besar Kamboja di Bangkok. 

Langkah ini diambil setelah dua tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat yang diduga baru dipasang di wilayah sengketa.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Kapolri Resmi Larang Seluruh Polisi Pakai Vape

Minggu, 01 November 2026 | 21:51

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah

Minggu, 01 November 2026 | 21:33

Gaduh Penggeledahan Pesantren, Polri Libatkan Propam

Minggu, 01 November 2026 | 20:41

Dua Nasabah Gugat AIA Financial ke PN Jaksel

Minggu, 01 November 2026 | 20:18

Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Minggu, 01 November 2026 | 19:36

KB Bank Syariah Digugat ke Pengadilan

Minggu, 01 November 2026 | 18:39

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Minggu, 01 November 2026 | 18:15

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Minggu, 01 November 2026 | 17:41

Lulusan Trisakti Didorong Jadi Generasi Inovatif dan Berjiwa Wirausaha

Minggu, 01 November 2026 | 17:23

Elemen Umat Islam Harus Bersatu Perkuat Ekonomi melalui Koperasi

Minggu, 01 November 2026 | 17:00

Selengkapnya