Berita

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet/New York Post

Global

Kamboja Diserang Thailand, Hun Manet Desak DK PBB Gelar Rapat Darurat

KAMIS, 24 JULI 2025 | 15:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, memicu kekhawatiran internasional atas stabilitas kawasan. 

Dalam perkembangan terbaru, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat menyusul serangan jet tempur F-16 yang dikerahkan Thailand pada Kamis pagi, 24 Juli 2025.

Permintaan tersebut disampaikan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, Asim Iftikhar Ahmad. Hun Manet menuding Thailand melakukan agresi militer serius yang membahayakan perdamaian regional.


"Menimbang agresi yang sangat serius baru-baru ini oleh Thailand, yang telah sangat mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, saya dengan tulus meminta Anda untuk mengadakan pertemuan mendesak Dewan Keamanan guna menghentikan agresi Thailand," tulis Hun Manet dalam suratnya, seperti dimuat AFP. 

Jet tempur F-16 milik Thailand dilaporkan mengebom target militer di wilayah Kamboja pada Kamis pagi, 24 Juli 2025.  

Menurut militer Thailand, dari enam jet F-16 yang dikerahkan untuk berjaga di perbatasan, satu di antaranya meluncurkan serangan udara ke wilayah Kamboja. 

“Kami telah menggunakan kekuatan udara terhadap target militer sesuai rencana,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Thailand, Richa Suksuwanon. 

Kementerian Pertahanan Kamboja membenarkan adanya serangan dan menyebut bahwa dua bom dijatuhkan di sebuah jalan di wilayahnya. 

“Kami mengutuk keras agresi militer yang sembrono dan brutal oleh Kerajaan Thailand terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja,” demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Kamboja.

Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Thailand memanggil pulang duta besarnya untuk Kamboja dan menyatakan akan mengusir duta besar Kamboja di Bangkok. 

Langkah ini diambil setelah dua tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat yang diduga baru dipasang di wilayah sengketa.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya