Berita

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet/New York Post

Dunia

Kamboja Diserang Thailand, Hun Manet Desak DK PBB Gelar Rapat Darurat

KAMIS, 24 JULI 2025 | 15:25 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, memicu kekhawatiran internasional atas stabilitas kawasan. 

Dalam perkembangan terbaru, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat menyusul serangan jet tempur F-16 yang dikerahkan Thailand pada Kamis pagi, 24 Juli 2025.

Permintaan tersebut disampaikan dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, Asim Iftikhar Ahmad. Hun Manet menuding Thailand melakukan agresi militer serius yang membahayakan perdamaian regional.


"Menimbang agresi yang sangat serius baru-baru ini oleh Thailand, yang telah sangat mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, saya dengan tulus meminta Anda untuk mengadakan pertemuan mendesak Dewan Keamanan guna menghentikan agresi Thailand," tulis Hun Manet dalam suratnya, seperti dimuat AFP. 

Jet tempur F-16 milik Thailand dilaporkan mengebom target militer di wilayah Kamboja pada Kamis pagi, 24 Juli 2025.  

Menurut militer Thailand, dari enam jet F-16 yang dikerahkan untuk berjaga di perbatasan, satu di antaranya meluncurkan serangan udara ke wilayah Kamboja. 

“Kami telah menggunakan kekuatan udara terhadap target militer sesuai rencana,” ujar Wakil Juru Bicara Militer Thailand, Richa Suksuwanon. 

Kementerian Pertahanan Kamboja membenarkan adanya serangan dan menyebut bahwa dua bom dijatuhkan di sebuah jalan di wilayahnya. 

“Kami mengutuk keras agresi militer yang sembrono dan brutal oleh Kerajaan Thailand terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja,” demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Kamboja.

Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Thailand memanggil pulang duta besarnya untuk Kamboja dan menyatakan akan mengusir duta besar Kamboja di Bangkok. 

Langkah ini diambil setelah dua tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat yang diduga baru dipasang di wilayah sengketa.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya