Berita

Politikus senior PDIP Aria Bima/RMOL

Politik

Aria Bima:

Rakyat Tak Perlu Keluh Kesah Jokowi soal Ijazah Palsu

SELASA, 15 JULI 2025 | 17:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Politikus senior PDIP Aria Bima memperingatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak mengomentari hal-hal yang tidak perlu. 

Penegasan ini menyusul adanya pernyataan Jokowi yang mencurigai ada agenda besar politik di balik polemik ijazah palsu dan upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Aria Bima menyampaikan bahwa pernyataan Jokowi tersebut tidak akan meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini terguncang ekonominya.


“Pernyataan (Jokowi) itu tidak juga menyelesaikan bagaimana pengangguran yang sekarang ini semakin bertambah dengan berbagai persoalan ekonomi global dan nasional,” kata Aria Bima di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025.

Meski begitu, Aria Bima tidak menyalahkan sikap Jokowi tersebut, namun suami Iriana Jokowi itu perlu memahami tentang politik lebih dalam.

“Di politik ya seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi, ada intrik politik, ada kemudian saling menegasikan satu sama lain,” kata Aria Bima.

“Di PDIP juga terjadi, yang sering kita narasikan soal berbagai politisasi masalah hukum misalnya,” sambungnya.

Ia menambahkan, seharusnya masalah pemakzulan Gibran dan ijazah palsu dipahami Jokowi dengan baik, bukan menjadi terkesan berkeluh kesah untuk didengar rakyat.

“Kelihatannya rakyat tidak membutuhkan keluh kesah yang terkait dengan urusan-urusan pribadi sosok-sosok pemimpin saat ini,” kata Aria Bima.

“Rakyat butuh dukungan, support Pak Jokowi untuk lebih bergairah membangkitkan situasi saat ini,” demikian Aria Bima.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya