Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas/RMOL
DPR dilematis menindaklanjuti Putusan MK atas perkara nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengubah model keserentakan pemilu.
Anggota Komisi II DPR, Giri Ramanda Kiemas berujar, putusan MK memisahkan pemilu nasional dan lokal memunculkan persoalan pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
"Ternyata ada kendala di UUD. Nah ini kan harus kita pikirkan dan dikaji dulu gimana implikasinya," ujar Giri dikutip Sabtu, 12 Juli 2025.
Dia menjelaskan, beberapa partai politik menganggap putusan MK 135/2024 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945.
Di Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan; "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil) setiap lima tahun sekali". Sementara pada ayat (2) pasal yang sama menyatakan, "Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD".
Sedangkan di Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945 mengategorikan pileg DPRD masuk rezim pemilu karena berbunyi; "DPRD dipilih melalui pemilihan umum", dan dipertegas di ayat (4) yang menyatakan; "Gubernur, Bupati, Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis".
"Kalau kita berpikir cepat (menindaklanjuti Putusan MK), ya sudah ubah saja Undang Undang Dasar. Tapi apakah semudah itu mengubah UUD?" sambung Giri menjelaskan.
Oleh karena itu, politisi PDIP itu menyebut dilema tindak lanjut putusan MK oleh DPR akan disikapi secara arif dan bijak melalui kajian mendalam dari berbagai fraksi parpol-parpol parlemen, sebelum revisi UU Pemilu dan Pilkada pada 2026.
"Walaupun saya sudah katakan, ini cukup sebenarnya menambahkan satu pasal di aturan peralihan (UUD NRI 1945). Tapi apakah semudah itu? Atau tidak perlu mengubah UUD berdasarkan putusan MK, kita maju terus menyusun UU Pemilu yang sesuai dengan putusan MK," ucapnya.
"Nah ini kan semuanya masih dalam kajian, karena beberapa partai menyatakan sikap secara terbuka, mayoritas seperti tidak setuju dilaksanakan (putusan MK). Kita tunggu saja dulu nih kajiannya seperti apa," demikian Giri menambahkan.
