Berita

Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Joko Widodo, Budi Arie Setiadi/Repro

Politik

Ada Tangan-Tangan Gaib Melindungi Budi Arie?

SABTU, 12 JULI 2025 | 13:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum didesak tidak tebang pilih dalam mengusut kasus pengaman situs judi online

Demi memuaskan rasa keadilan, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul meminta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi segera diperiksa karena namanya sudah jadi langganan disebut di persidangan. 

“Demi rasa keadilan, demi rasa equality before the law alias semua orang berkedudukan sama di mata hukum, aparat penegak hukum wajib memeriksa Budi Arie,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 12 Juli 2025. 


Nama Budi Arie sudah sering disebut di dalam fakta persidangan. Jika sampai Budi Arie Setiadi tidak diperiksa, maka jangan kaget penegak hukum makin dirujak publik.

“Jangan-jangan ada tangan tak terlihat yang melindungi dia? Dia menterinya, apalagi dikenal oleh para tersangkanya, masih yakin dia tidak terlibat? Itu kan asumsi publik,” katanya.

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini menegaskan, publik sudah cerdas mencerna sebuah peristiwa. Soal kasus pengamanan situs judi online di Kominfo, sulit bagi Budi Arie yang saat itu berkapasitas sebagai menteri tidak mengetahui praktik anak buahnya.  

"Pemeriksaan Budi Arie penting agar stigma publik bisa diluruskan. Tinggal dicek dengan fakta, kalau terlibat ya bagaimana? Kalau tidak terlibat justru bisa menjadi kesempatan Budi Arie membersihkan namanya,” lanjut Adib.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya