Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir/Net
Pemerintah Israel melalui Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir membentuk unit polisi baru yang kontroversial, terdiri dari para pemukim ilegal bersenjata di Tepi Barat.
Langkah ini menuai kecaman luas karena dinilai memperdalam aneksasi de facto Israel atas wilayah pendudukan Palestina.
Dalam upacara yang digelar di Masjid Ibrahimi, Hebron, lokasi simbolik di Tepi Barat selatan yang kerap menjadi titik panas konflik Ben-Gvir secara resmi meluncurkan unit yang dijuluki “Unit Respons Pertama”.
Unit ini akan beroperasi di bawah divisi kepolisian Tepi Barat dan mencakup lebih dari 100 pemukim bersenjata dari berbagai permukiman ilegal Israel.
Menurut pernyataan resmi kepolisian Israel, unit ini dirancang untuk memberikan respons yang cepat, profesional, dan efektif terhadap setiap insiden, dengan tujuan memperkuat keamanan pribadi dan memerangi kejahatan di wilayah pendudukan.
Namun, banyak pengamat menilai pembentukan unit ini sebagai milisi terselubung untuk menjaga dan memperluas kendali Israel atas wilayah Palestina.
“Langkah ini menegaskan komitmen Kepolisian Israel untuk memperkuat pertahanan permukiman,” bunyi pernyataan resmi.
Ben-Gvir, sosok sayap kanan yang kerap menuai kontroversi, menyebut pemukim dalam unit ini sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Israel dan memuji mereka atas peran mereka dalam memberikan respons cepat di lapangan.
“Ini adalah kedaulatan sejati dan Zionisme praktis. Kita mewujudkan impian lama kita untuk mengamankan tanah leluhur Israel," ujar Ben-Gvir dalam pidatonya, seperti dikutip dari
Middle East Monitor pada Jumat, 11 Juli 2025.
Wakil Komisaris Polisi Avshalom Peled menjelaskan bahwa unit baru akan bertindak sebagai pasukan sukarelawan bersenjata yang bekerja mendukung kepolisian formal.
“Mereka akan menjadi lapisan tambahan keamanan bagi para warga di permukiman. Mereka bukan polisi biasa, tapi akan memiliki pelatihan, perlengkapan, dan wewenang khusus,” ujar Peled.
Disebutkan bahwa anggota unit tersebut telah menerima pelatihan tempur, senjata canggih, dan status operasional layaknya polisi penuh.
Langkah ini memicu kecaman dari komunitas internasional dan aktivis HAM yang menilai bahwa Israel semakin menjauh dari solusi dua negara.
PBB telah berulang kali menyatakan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur adalah ilegal berdasarkan hukum internasional, dan memperingatkan bahwa ekspansi semacam ini menghancurkan prospek perdamaian.
Hanya seminggu sebelum pengumuman unit ini, sebanyak 14 menteri Israel dan Ketua Knesset Amir Ohana telah menandatangani surat yang mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat.
Ben-Gvir sendiri bukan tokoh baru dalam kontroversi. Ia sebelumnya mendistribusikan ribuan senjata api kepada para pemukim ilegal dengan dalih memperkuat pertahanan komunitas mereka di wilayah pendudukan.
Tokoh-tokoh oposisi menuduhnya secara sistematis membentuk milisi di bawah kedok Garda Nasional, dengan kekuatan tempur yang sejatinya melampaui peran polisi sipil.
