Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah/Net

Politik

Komisi IV Dorong Percepatan Swasembada Gula Konsumsi

KAMIS, 10 JULI 2025 | 20:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Harga gula konsumsi dalam beberapa waktu terakhir meroket. Hal ini mendorong percepatan swasembada gula konsumsi.

Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah mendesak pemerintah mempercepat realisasi target swasembada gula dari 2030 menjadi 2026 atau paling lambat 2028. 

“Tingkat konsumsi gula di Indonesia cukup tinggi, tapi cadangan gula pemerintah (CGP) masih terbatas," kata Hindun di Gedung Nusantara, Komplek DPR RI, Senayan, Kamis 10 Juli 2025.


Hindun menekankan pentingnya dukungan menyeluruh, termasuk dari pemerintah dan petani, untuk mendorong swasembada gula. 

Ia juga mendorong optimalisasi penyerapan hasil panen tebu dengan harga Rp14.500 per kg di tingkat petani, melalui anggaran sebesar Rp1,5 triliun yang disiapkan pemerintah melalui BUMN.

“Produksi gula dalam negeri harus ditingkatkan dengan memaksimalkan lahan tebu yang ada," kata Hindun.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian pada 2024 terdapat 520.823 hektare lahan tebu yang dikelola oleh 796.621 petani. 

"Kami optimistis target swasembada gula konsumsi bisa tercapai lebih cepat, apalagi jika pengembangan varietas unggul terus dilakukan,” tutup Hindun.

Menurut data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional per 10 Juli 2025, harga rata-rata gula konsumsi di tingkat konsumen mencapai Rp 18.284 per kg, lebih tinggi dari Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp 17.500 per kg. Harga tertinggi tercatat di Papua Rp 21.000, sedangkan harga terendah di Kepulauan Riau Rp 15.211.

Data Ditjen Pertanian tahun 2025 menunjukkan kebutuhan gula nasional sebesar 9,1 juta ton per tahun, terdiri dari 3,4 juta ton untuk konsumsi rumah tangga dan 5,7 juta ton untuk industri.




Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya