Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Agar Dikenang Publik

Gibran Sebaiknya Berkantor di Papua Bukan IKN

KAMIS, 10 JULI 2025 | 14:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Rocky Gerung mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil peran strategis dengan berkantor di Papua, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Rocky, Papua memiliki persoalan kompleks yang bisa menjadi ladang pembelajaran sekaligus pembuktian kapasitas Gibran sebagai pemimpin nasional.

"Memang harus ada tugas khusus pada Pak Wapres supaya ada yang diingat orang dari atau tentang kapasitas Pak Gibran," ujar Rocky, lewat kanal YouTube miliknya, Kamis, 10 Juli 2025.


Rocky membandingkan peran Gibran dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikenal karena keahliannya dalam negosiasi perdamaian saat menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Gibran juga perlu punya fungsi atau keahlian khusus. Jika ditugaskan Presiden untuk berkantor di Papua, dia bisa memantau pembangunan sekaligus memahami persoalan mendasar di wilayah itu,” ujarnya.

Rocky menyebut Papua sebagai wilayah strategis karena memiliki berbagai isu penting seperti hak asasi manusia, lingkungan, serta posisi geopolitik di kawasan Pasifik. 

“Semua itu harus dibaca oleh Gibran supaya dia mendapat sertifikat khusus, sertifikat artinya pengakuan publik terhadap sesuatu yang harusnya dilekatkan pada seorang yang menjabat wakil presiden,” katanya.

Akademisi yang akrab disapa RG itu menilai penempatan Gibran di IKN tidak akan memberikan peran signifikan. 

“Kalau di IKN, fungsinya apa? Ngapain di situ, selain urus kebersihan. Tapi di Papua, dia bisa belajar banyak soal politik internasional,” tegas Rocky.

Terkait kontroversi wacana penugasan Gibran ke Papua, Rocky menyebut perbedaan pendapat sebagai hal biasa. Namun, ia menegaskan bahwa jika Gibran ingin dikenang publik, Papua adalah tempat yang tepat untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya