Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Agar Dikenang Publik

Gibran Sebaiknya Berkantor di Papua Bukan IKN

KAMIS, 10 JULI 2025 | 14:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Rocky Gerung mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil peran strategis dengan berkantor di Papua, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Rocky, Papua memiliki persoalan kompleks yang bisa menjadi ladang pembelajaran sekaligus pembuktian kapasitas Gibran sebagai pemimpin nasional.

"Memang harus ada tugas khusus pada Pak Wapres supaya ada yang diingat orang dari atau tentang kapasitas Pak Gibran," ujar Rocky, lewat kanal YouTube miliknya, Kamis, 10 Juli 2025.


Rocky membandingkan peran Gibran dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikenal karena keahliannya dalam negosiasi perdamaian saat menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Gibran juga perlu punya fungsi atau keahlian khusus. Jika ditugaskan Presiden untuk berkantor di Papua, dia bisa memantau pembangunan sekaligus memahami persoalan mendasar di wilayah itu,” ujarnya.

Rocky menyebut Papua sebagai wilayah strategis karena memiliki berbagai isu penting seperti hak asasi manusia, lingkungan, serta posisi geopolitik di kawasan Pasifik. 

“Semua itu harus dibaca oleh Gibran supaya dia mendapat sertifikat khusus, sertifikat artinya pengakuan publik terhadap sesuatu yang harusnya dilekatkan pada seorang yang menjabat wakil presiden,” katanya.

Akademisi yang akrab disapa RG itu menilai penempatan Gibran di IKN tidak akan memberikan peran signifikan. 

“Kalau di IKN, fungsinya apa? Ngapain di situ, selain urus kebersihan. Tapi di Papua, dia bisa belajar banyak soal politik internasional,” tegas Rocky.

Terkait kontroversi wacana penugasan Gibran ke Papua, Rocky menyebut perbedaan pendapat sebagai hal biasa. Namun, ia menegaskan bahwa jika Gibran ingin dikenang publik, Papua adalah tempat yang tepat untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden.


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya