Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Agar Dikenang Publik

Gibran Sebaiknya Berkantor di Papua Bukan IKN

KAMIS, 10 JULI 2025 | 14:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Rocky Gerung mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil peran strategis dengan berkantor di Papua, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Rocky, Papua memiliki persoalan kompleks yang bisa menjadi ladang pembelajaran sekaligus pembuktian kapasitas Gibran sebagai pemimpin nasional.

"Memang harus ada tugas khusus pada Pak Wapres supaya ada yang diingat orang dari atau tentang kapasitas Pak Gibran," ujar Rocky, lewat kanal YouTube miliknya, Kamis, 10 Juli 2025.


Rocky membandingkan peran Gibran dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikenal karena keahliannya dalam negosiasi perdamaian saat menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Gibran juga perlu punya fungsi atau keahlian khusus. Jika ditugaskan Presiden untuk berkantor di Papua, dia bisa memantau pembangunan sekaligus memahami persoalan mendasar di wilayah itu,” ujarnya.

Rocky menyebut Papua sebagai wilayah strategis karena memiliki berbagai isu penting seperti hak asasi manusia, lingkungan, serta posisi geopolitik di kawasan Pasifik. 

“Semua itu harus dibaca oleh Gibran supaya dia mendapat sertifikat khusus, sertifikat artinya pengakuan publik terhadap sesuatu yang harusnya dilekatkan pada seorang yang menjabat wakil presiden,” katanya.

Akademisi yang akrab disapa RG itu menilai penempatan Gibran di IKN tidak akan memberikan peran signifikan. 

“Kalau di IKN, fungsinya apa? Ngapain di situ, selain urus kebersihan. Tapi di Papua, dia bisa belajar banyak soal politik internasional,” tegas Rocky.

Terkait kontroversi wacana penugasan Gibran ke Papua, Rocky menyebut perbedaan pendapat sebagai hal biasa. Namun, ia menegaskan bahwa jika Gibran ingin dikenang publik, Papua adalah tempat yang tepat untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden.


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya