Berita

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka/Ist

Politik

Agar Dikenang Publik

Gibran Sebaiknya Berkantor di Papua Bukan IKN

KAMIS, 10 JULI 2025 | 14:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Rocky Gerung mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil peran strategis dengan berkantor di Papua, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menurut Rocky, Papua memiliki persoalan kompleks yang bisa menjadi ladang pembelajaran sekaligus pembuktian kapasitas Gibran sebagai pemimpin nasional.

"Memang harus ada tugas khusus pada Pak Wapres supaya ada yang diingat orang dari atau tentang kapasitas Pak Gibran," ujar Rocky, lewat kanal YouTube miliknya, Kamis, 10 Juli 2025.


Rocky membandingkan peran Gibran dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikenal karena keahliannya dalam negosiasi perdamaian saat menjabat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Gibran juga perlu punya fungsi atau keahlian khusus. Jika ditugaskan Presiden untuk berkantor di Papua, dia bisa memantau pembangunan sekaligus memahami persoalan mendasar di wilayah itu,” ujarnya.

Rocky menyebut Papua sebagai wilayah strategis karena memiliki berbagai isu penting seperti hak asasi manusia, lingkungan, serta posisi geopolitik di kawasan Pasifik. 

“Semua itu harus dibaca oleh Gibran supaya dia mendapat sertifikat khusus, sertifikat artinya pengakuan publik terhadap sesuatu yang harusnya dilekatkan pada seorang yang menjabat wakil presiden,” katanya.

Akademisi yang akrab disapa RG itu menilai penempatan Gibran di IKN tidak akan memberikan peran signifikan. 

“Kalau di IKN, fungsinya apa? Ngapain di situ, selain urus kebersihan. Tapi di Papua, dia bisa belajar banyak soal politik internasional,” tegas Rocky.

Terkait kontroversi wacana penugasan Gibran ke Papua, Rocky menyebut perbedaan pendapat sebagai hal biasa. Namun, ia menegaskan bahwa jika Gibran ingin dikenang publik, Papua adalah tempat yang tepat untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil presiden.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya