PENDERITAAN bangsa Palestina masih menjadi salah satu persoalan paling krusial dalam politik internasional yang menyentuh naluri universal manusia. Rakyat Palestina masih mengalami penderitaan yang tak terperi akibat pendudukan dan kekejaman tentara Zionis serta sanksi ekonomi yang menindas. Sementara dunia masih mencari solusi yang adil dan langgeng untuk mengatasinya.
Meski demikian, media massa melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih untuk mendesak pemimpin Israel itu mengakhiri perang dengan Hamas di Gaza.
Trump dilaporkan mengatakan bahwa Israel menyetujui gencatan senjata selama 60 hari, sementara Hamas menanggapi positif usulan yang didukung AS tersebut.
Laporan terbaru tentang perundingan antara Israel dan Hamas untuk menerapkan bentuk gencatan senjata telah memicu reaksi hati-hati namun positif dari berbagai negara.
Jika diterapkan, ini akan menjadi titik awal baru untuk mengakhiri krisis kemanusiaan yang meningkat di Gaza dan Tepi Barat.
ASEAN diharapkan tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menyatakan dukungan atas segala upaya menuju perdamaian sejati dan langgeng.
Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 dan tuan rumah Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-58 memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin suara regional dalam mendukung implementasi gencatan senjata.
Dalam konteks ini, AMM-58 yang diselenggarakan pada 8 hingga 11 Juli di Kuala Lumpur membawa harapan baru karena isu Palestina diperkirakan akan mendapat perhatian serius seiring dengan perkembangan terbaru bahwa Israel dan Hamas mungkin sepakat untuk menerapkan gencatan senjata.
Penegasan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Amran Mohamed Zin, bahwa ini merupakan isu penting bagi ASEAN patut disambut baik. Beliau juga mengatakan bahwa AMM-58 dan Pertemuan Tingkat Menteri Konferensi Keempat Kerja Sama Negara-negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD IV) akan menyatakan posisi mereka terkait hal ini.
CEAPAD IV, yang akan diketuai bersama oleh Malaysia, Jepang, dan Palestina, akan fokus pada program peningkatan kapasitas, rekonstruksi infrastruktur penting di Palestina, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang komprehensif dan efektif.
CEAPAD IV diharapkan menjadi platform paling signifikan bagi negara-negara Asia Timur, termasuk ASEAN, untuk menyatakan solidaritas terhadap perjuangan Palestina dan membahas langkah-langkah untuk mendukung rekonstruksi pascakonflik negara tersebut.
ASEAN secara kolektif telah lama menunjukkan konsistensi dalam mendukung rakyat Palestina.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN pada 12 Februari menegaskan kembali dukungan berkelanjutan mereka terhadap hak-hak asasi rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan tanah air mereka.
Mereka mendesak semua pihak untuk terlibat dalam dialog yang bermakna guna mencapai solusi damai dan komprehensif atas konflik yang berkepanjangan, berdasarkan solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) serta Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (UNGA) yang relevan.
Ini termasuk Resolusi UNGA A/RES/ES-10/23 yang diadopsi pada 10 Mei 2024 dan didukung oleh seluruh anggota ASEAN.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, saat menyampaikan pidato pembukaan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN bersamaan dengan KTT ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) pada 25 Mei lalu, mengatakan ASEAN tidak bisa tinggal diam terhadap krisis global seperti kekejaman dan penindasan rezim Zionis terhadap rakyat Gaza.
Ia juga menegaskan bahwa Malaysia akan memimpin seruan kepada masyarakat internasional agar tidak tebang pilih dalam menangani konflik kemanusiaan dan mendukung solusi dua negara berdasarkan batas wilayah 1967 sebagaimana ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Hal tersebut memang telah disuarakan Malaysia di berbagai forum internasional.
Mohamad Hasan sendiri, misalnya, ketika menyampaikan pernyataan nasional pada Pertemuan Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah pada 7 Maret, dengan lantang menyatakan bahwa OKI dan masyarakat internasional bertanggung jawab untuk memastikan Israel mematuhi kewajiban gencatan senjatanya, termasuk mengizinkan pasokan bantuan kemanusiaan untuk terus disalurkan ke Gaza, melaksanakan tahapan-tahapan setelah perjanjian gencatan senjata, menghentikan operasi militer sepenuhnya, dan memulai kembali proses pembangunan kembali dan pemulihan Gaza.
Berdasarkan faktor ini, para Menteri Luar Negeri ASEAN tentu akan membahas dan membentuk posisi bersama atas setiap perkembangan positif terkait negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas berdasarkan perkembangan terkini.
Sejalan dengan Tujuan ASEANHal ini sejalan dengan tujuan utama ASEAN untuk menjadi suara yang berprinsip dalam isu-isu internasional, terutama yang menyangkut kemanusiaan dan hak-hak orang-orang yang tertindas.
Sikap ASEAN terhadap isu Palestina harus digunakan sebagai platform bersama untuk mendesak masyarakat internasional, termasuk negara-negara besar, untuk tidak terus menunda solusi yang adil bagi rakyat Palestina.
Isu ini juga harus diangkat dalam forum-forum seperti OKI, PBB, dan G77+China untuk membangun tekanan internasional terhadap Israel.
Hal ini karena konflik Palestina merupakan cerminan sejauh mana dunia dan kawasan seperti ASEAN siap untuk membela prinsip-prinsip kemanusiaan universal.
Dalam dunia yang semakin terpolarisasi dan selektif terhadap penderitaan rakyat yang tertindas, ASEAN tidak bisa tinggal diam.
AMM-58 adalah kesempatan terbaik bagi ASEAN untuk muncul sebagai blok yang tidak hanya strategis dari perspektif ekonomi dan geopolitik, tetapi juga bermartabat dari perspektif moral dan kemanusiaan.
Sikap ASEAN terhadap isu Palestina akan menjadi tolok ukur komitmen kawasan terhadap prinsip keadilan, kedaulatan, dan hak untuk hidup damai bagi setiap bangsa.
Sebagai jantung diplomasi regional, Malaysia kini memimpin ASEAN menuju suara yang lebih lantang, lebih bersatu, dan lebih berani dalam menyuarakan kebenaran tentang isu Palestina.
Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
