Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka/Ist
DPP PDIP merespons positif penugasan Presiden Prabowo Subianto terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai penugasan Presiden Prabowo tersebut sangat baik dalam rangka mempercepat pembangunan di Papua.
“Saya kira bagus, bagus sekali, itu menunjukan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua sekaligus menghargai,” kata Deddy kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 8 Juli 2025.
Bahkan, kata Dedi, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan ayah kandung Gibran saat menjabat kerap berkunjung ke Papua.
“Karena dulu kan bapaknya Presiden Jokowi kan paling sering ke Papua,” kata Deddy.
Menurut Deddy, jika pembangunan di Papua terus dilakukan maka kondisi di sana akan semakin bagus. Baik dari sisi infrastruktur hingga pemerataan ekonomi di Tanah Cendrawasih tersebut.
“Nah setelah dibuka jalan banyak di sana, besar segala macem, sekarang banyak perkebunan, banyak tambang di sana, baik yang legal maupun ilegal. Nah itu kan perlu diawasi, yang paling tepat udah Gibran, udah benar gitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi,” pungkas Deddy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Gibran akan secara khusus mendapat penugasan menangani sejumlah persoalan di Papua.
Yusril mengatakan, Gibran nantinya tidak hanya bertugas mengurus pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan mengurus permasalahan HAM.
Ia menyebut tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres).
Oleh sebab itu, Yusril mengatakan, tidak menutup kemungkinan Gibran akan membuka kantor dan bekerja di Papua.
"Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," kata Yusril dalam Launching Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Selasa 8 Juli 2025.
