Berita

Kepala PCO, Hasan Nasbi/Repro

Politik

Istana Ungkap Alasan Target Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5 Persen

SELASA, 08 JULI 2025 | 15:53 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) mengungkapkan alasan di balik penyesuaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 menjadi 4,7 hingga 5 persen. 

Penurunan dari target semula 5,2 persen ini disebut sebagai bentuk antisipasi realistis terhadap perlambatan ekonomi global, bukan karena sikap pesimistis pemerintah.

Kepala PCO, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa koreksi proyeksi pertumbuhan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia yang tengah mengalami tekanan dan perlambatan tajam.


“Kalau soal outlook pertumbuhan ekonomi, kita kan harus meletakan negara kita dalam situasi internasional. Jadi kondisi globalnya memang melambat. Bahkan mungkin prediksinya rata-rata pertumbuhan global hanya 2,3 persen,” kata Hasan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. 

Ia menegaskan bahwa dalam konteks global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang kuat. 

“Dengan penyesuaian-penyesuaian ini pun, sebenarnya kita masih dalam suasana yang sangat optimis. Karena kan jauh di atas prediksi pertumbuhan global. Bahkan mungkin hanya beberapa negara, mungkin Vietnam, Filipina, yang prediksinya di atas kita,” jelasnya.

Hasan juga menepis anggapan bahwa penurunan target mencerminkan pesimisme pemerintah. Menurutnya, langkah ini justru menunjukkan sikap tanggap dan akomodatif terhadap tantangan eksternal tanpa mengurangi semangat optimisme nasional.

“Jadi ini bukan bagian dari pesimisme. Justru kita masih sangat optimis dengan melihat situasi secara keseluruhan di dunia. Negara-negara lain mungkin hanya antara 0 sampai 1 persen saja prediksi pertumbuhannya. Sementara kita masih di angka yang cukup tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan memanfaatkan enam bulan tersisa dalam tahun ini untuk memperkuat stimulus fiskal melalui peningkatan belanja negara.

“Nanti juga enam bulan ke depan kita akan bisa menyaksikan bahwa sudah mulai ada relaksasi ya. Belanja pemerintah, belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial,” tuturnya.

Program prioritas seperti Makanan Bergizi Gratis juga disebut Hasan sebagai salah satu kebijakan yang diyakini akan menggerakkan ekonomi di akar rumput.

“Itu juga mungkin akan menstimulus perekonomian kita. Jadi nanti mungkin ini penyelesaian-penyelesaian yang dibuat hari ini. Tapi kita berharap tentu ada perbaikan-perbaikan untuk sampai enam bulan yang akan datang,” pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya