Berita

Suasana Rapat bersama antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 7 Juli 2025/RMOL

Politik

DPR Minta Kementan Beri Sanksi Tegas Penyeleweng Alsintan

SELASA, 08 JULI 2025 | 00:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi IV DPR Usman Husin meminta Kementerian Pertanian untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti menyelewengkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

Menurut dia, hal itu sangat penting agar dana bantuan yang berasal dari anggaran negara dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani dan dalam mendukung upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.

"Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian melalui pemberian bantuan alat pertanian harus ditunjang dengan pengawasan yang ketat dan pemetaan yang akurat," tegas Usman Husin dalam rapat bersama Kementan di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 7 Juli 2025.


Lanjutnya, dengan asanya pengawasan ketat itu, alsintan yang disalurkan pemerintah menjadi tepat sasaran agar petani dapat produktif.

"Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat optimal meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia," jelas politikus PKB ini.

Untuk itu, Usman mengusulkan agar Kementan melakukan pendataan menyeluruh mengenai keberadaan dan penggunaan alat pertanian yang telah disalurkan.

Pendataan ini perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi berbasis data geografis dan sistem informasi yang dapat memetakan kebutuhan alat pertanian di seluruh Indonesia.

"Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan,” demikian Usman Husin.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya