KPU Harus Perjelas Program Kerja 2026 jika Minta Tambah Anggaran

Komisi II DPR RI mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pagu anggaran tahun 2026 akan sama dengan tahun 2025 jika tidak punya program kerja (proker) jelas.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 7 Juli 2025.

Giri mengatakan, pagu indikatif anggaran KPU tahun 2026 hanya sebesar Rp2.786.839.731.000 (Rp2,7 triliun), lebih rendah dengan yang didapat untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp3.062.311.327.000 (Rp3,06 triliun).

Terlebih, Giri melihat realisasi pagu anggaran 2025 KPU baru sebesar 45,27 persen hingga per 27 Juni 2025, atau sebesar Rp1.386.251.127.102 (Rp1,3 triliun).

"Untuk KPU, di tahun anggaran 2025 memang dikurangi luar biasa tinggal Rp2,7 triliun. Tapi, ini tolong harus kita perhatikan dengan baik direncana anggaran 2026, walaupun tahapannya belum masuk ini cuma diberikan angka yang sama," ujar Giri.

Menurutnya, pemerintah memiliki pertimbangan untuk pemberian pagu anggaran KPU untuk tahun 2026, sehingga angkanya tidak jauh berbeda dengan tahun ini.

"Artinya Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) tidak melihat sesuatu yang sangat signifikan di KPU di 2026, sehingga anggarannya hanya sama seperti anggaran tahun 2025 yang sudah dievaluasi," kata Giri.

Oleh karena itu, politikus PDIP ini mengingatkan KPU agar lebih jelas dalam membuat rancangan anggaran untuk tahun depan, apabila ingin besaran yang lebih tinggi.

"Yang saya harapkan agar kawan-kawan baik KPU-Bawaslu membuat perencanaan baru dalam mengisi waktu kosong ini, jangan sampai kosong," demikian Giri.