Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto/RMOL
Keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp3,6 triliun untuk mengawasi laut dan ikan pada 2026 dianggap tidak masuk akal.
“Kita ini gregetan. Kita kerampokan segitu banyak ratusan triliun, ini orang yang ngawasin yang bertugas saja cuma dikasihnya Rp3 (triliun). Gimana? Speechless,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Komplek DPR RI, Senayan, Senin 7 Juli 2025.
Politikus Gerindra yang akrab disapa Titiek Soeharto ini mengatakan, KKP harusnya kritis hanya diberi jatah Rp3,6 triliun dari Kemenkeu.
Politikus Gerindra yang akrab disapa Titiek Soeharto ini mengatakan, KKP harusnya kritis hanya diberi jatah Rp3,6 triliun dari Kemenkeu.
"Saya benar-benar
speechless mengenai (anggaran KKP) Rp3,6 triliun. Seperti Bu Aline bilang,
illegal fishing aja kita sudah kecolongan puluhan triliun per tahun, penambangan ilegal aja sudah ratusan triliun pertahun, mosok si kementerian cuman Rpp3,6 triliun?” kata Titiek.
“Bapak (Menteri Wahyu Sakti Trenggono) dari awal dapet bocoran (pagu indikatif) mbokya enggak protes sih?” sambungnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut, pagu indikatif yang ada saat ini di semua kementerian/lembaga hanya digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran dan belanja program prioritas.
Adapun empat program prioritas KKP yang dimaksud Trenggono adalah pengembangan tambak garam di Rote Ndao, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budi daya nila salin di Karawang, serta revitalisasi peralatan laboratorium.
KKP akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp738 miliar untuk pengembangan tambak garam menuju swasembada garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, untuk pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp11,28 triliun di 500 desa.
Selain itu, anggaran sebesar Rp712 miliar akan dialokasikan untuk pengembangan budi daya ikan nila salin di Karawang sebagai
center of excellence.
Terakhir, dibutuhkan anggaran sebesar Rp382 miliar untuk revitalisasi peralatan laboratorium guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan.
