Berita

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto/RMOL

Politik

Titiek Soeharto Gregetan KKP cuma Dikasih Anggaran Rp3,6 Triliun

SENIN, 07 JULI 2025 | 17:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp3,6 triliun untuk mengawasi laut dan ikan pada 2026 dianggap tidak masuk akal.


“Kita ini gregetan. Kita kerampokan segitu banyak ratusan triliun, ini orang yang ngawasin yang bertugas saja cuma dikasihnya Rp3 (triliun). Gimana? Speechless,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Komplek DPR RI, Senayan, Senin 7 Juli 2025.

Politikus Gerindra yang akrab disapa Titiek Soeharto ini mengatakan, KKP harusnya kritis hanya diberi jatah Rp3,6 triliun dari Kemenkeu. 

Politikus Gerindra yang akrab disapa Titiek Soeharto ini mengatakan, KKP harusnya kritis hanya diberi jatah Rp3,6 triliun dari Kemenkeu. 

"Saya benar-benar speechless mengenai (anggaran KKP) Rp3,6 triliun. Seperti Bu Aline bilang, illegal fishing aja kita sudah kecolongan puluhan triliun per tahun, penambangan ilegal aja sudah ratusan triliun pertahun, mosok si kementerian cuman Rpp3,6 triliun?” kata Titiek.

“Bapak (Menteri Wahyu Sakti Trenggono) dari awal dapet bocoran (pagu indikatif) mbokya enggak protes sih?” sambungnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut, pagu indikatif yang ada saat ini di semua kementerian/lembaga hanya digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai dan belanja operasional perkantoran dan belanja program prioritas.

Adapun empat program prioritas KKP yang dimaksud Trenggono adalah pengembangan tambak garam di Rote Ndao, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budi daya nila salin di Karawang, serta revitalisasi peralatan laboratorium.

KKP akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp738 miliar untuk pengembangan tambak garam menuju swasembada garam di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Kemudian, untuk pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih sebesar Rp11,28 triliun di 500 desa.

Selain itu, anggaran sebesar Rp712 miliar akan dialokasikan untuk pengembangan budi daya ikan nila salin di Karawang sebagai center of excellence. 

Terakhir, dibutuhkan anggaran sebesar Rp382 miliar untuk revitalisasi peralatan laboratorium guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan.




Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya